PBNU Siap Bantu Pemerintah Jaga Situasi Kondusif Usai Pemilu 2024
Menko Polhukam terpilih, Hadi Tjahjanto (kiri) dan Ketua Umum PBNU, Dr. KH Yahya Cholil Staquf. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah menjaga situasi yang sudah kondusif usai pemungutan suara Pemilu 2024.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menyebut ini bukan kali pertama PBNU bekerja sama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, ketika Hadi masih menjabat Panglima TNI, ia sudah empat kali berkunjung ke PBNU.
"Insyaallah kami mampu menjaga keadaan yang sudah kondusif. Karena PBNU organisasi kemasyarakatan yang berfalsafah agama, dan memberikan kontribusi terhadap situasi bangsa pasca-Pilpres dan Pileg 14 Februari," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Gus Yahya mengaku setuju bila situasi yang kondusif harus tetap dijaga, agar pembangunan bisa berjalan baik. Apalagi, kata dia, masyarakat diklaim lebih suka kondisi yang kondusif.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya di tengah santernya tuduhan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kecurangan itu bahkan disebut-sebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Bahkan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 digulirkan melalui hak angket di DPR RI dari paslon nomor urut satu dan tiga, serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka akan menunjukkan bukti Pemilu 2024 dijalankan penuh dugaan kecurangan.
Baca Juga: Ganjar Dorong Hak Angket DPR, KPU Ungkap Jalur Hukum di UU Pemilu
1. Hadi minta bantuan PBNU agar tidak terjadi gontok-gontokan
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto ketika menemui Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf pada 22 Februari 2024. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)Hadi menuturkan, pemerintah meminta bantuan agar PBNU melakukan sejumlah kegiatan, dan disampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap tenang usai pemungutan suara Pemilu 2024.
"NU ini kan ormas yang besar dan sampai ke daerah-daerah. Juga memiliki satu kekuatan. Apabila ada permasalahan-permasalahan, tentu yang utama harus ciptakan rasa tenang," kata dia.
Hadi menjelaskan, kegiatan yang diadakan PBNU untuk merajut persatuan dan kesatuan sudah rutin digelar. Tetapi, kali ini kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk mengajak hati masyarakat agar tetap tenang.
"Jadi, kondisi tetap aman, senyum dan tidak gontok-gontokan. Kan sifat bangsa Indonesia seperti itu," ucapnya.
Baca Juga: Hadi Siap Fokus Jaga Keamanan Pasca-Pemungutan Suara Pemilu 2024
2. Hadi sebut belum ada langkah gulirkan hak angket di parlemen
Editor’s picks
Menko Polhukam terpilih, Hadi Tjahjanto ketik berkunjung ke PBNU. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)Sementara, ketika ditanya pendapatnya soal bergulirnya wacana hak angket di parlemen, Hadi menyatakan, sejauh ini belum ada fraksi di parlemen yang mengajukan secara resmi.
"Kita masih lihat dulu. Belum, belum ada (yang menggulirkan)," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu.
Hak angket merupakan hak parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berimplikasi luas kepada kehidupan masyarakat.
Akhir-akhir ini hak angket mulai digulirkan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia berharap parlemen menggulirkan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 lewat hak angket.
Bila dilihat dari jumlah kursi parpol yang berada di belakang paslon nomor urut dua dan paslon satu serta tiga, maka lebih unggul koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Total kursi parpol pengusung Anies dan Ganjar mencapai 314 kursi. Sedangkan, kursi parpol pengusung paslon Prabowo-Gibran hanya 261 kursi.
3. Ganjar minta bila tidak bisa hak angket maka bisa dibahas di rapat kerja
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo usai melakukan pencoblosan pada Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aryodamar)Bila sebelumnya Ganjar lantang menyerukan usulan hak angket, maka kini tuntutannya mulai diturunkan. Ia mengusulkan agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 dibahas saat rapat kerja DPR.
"Ya mudah-mudahan sih bisa terjadi (hak angket). Saya sih mendorong minimal raker (rapat kerja) deh biar bisa tahu," ujar Ganjar di Jakarta, kemarin.
Ganjar mengakui belum ada 'lampu hijau' secara formal di antara parpol koalisinya, terkait hak angket tersebut. Ia baru mengamati pernyataan-pernyataan dari petinggi parpol belakangan ini.
Menuru dia hak angket sangat baik untuk melihat, menyelidiki, membuktikan lebih jauh soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Karenanya, ia mengusulkan rencana tersebut di samping hak interpelasi, meski hak angket melalui proses politik yang tak mudah.
"Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan tapi pasti proses politiknya tidak gampang. Maka saya bilang udahlah paling kecil aja, raker," tutur mantan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode itu.
Baca Juga: Hari Pertama Jadi Menko Polhukam, Hadi Sowan ke Kantor PBNU
Topik:
Berita Terkini Lainnya
