Politisi PKS Sedih Banyak Pendukung Prabowo Enggan Divaksinasi COVID
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengaku sedih saat mengetahui tidak semua pendukung Prabowo-Sandi saat di Pilpres 2019 bersedia divaksinasi COVID-19.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 21 Februari 2021 lalu, sebanyak 49,2 persen pendukung Prabowo-Sandi bersedia disuntik vaksin COVID-19.
Sementara 48,1 persen basis pendukung capres nomor urut dua pada Pemilu 2019 itu, menolak divaksinasi. Padahal, kondisi pandemik COVID-19 di Tanah Air belum menunjukkan perbaikan.
"Saya sebagai salah satu tim pendukung Pak Prabowo mengatakan, dulu pemerintah hanya mau 30 persen vaksinasi, tetapi kami push agar situasinya terbalik 70 persen (vaksin) diberi gratis. Sekarang kan pemerintah sudah berbaik hati mau menggratiskan 100 persen. Vaksin ini kan salah satu jalan keluar kita untuk menghadapi pandemik COVID-19," ujar Mardani ketika berbicara di program rilis survei LSI yang dikutip dari akun media sosial LSI, Selasa (23/2/2021).
Masih tingginya jumlah orang yang enggan divaksinasi di masa pandemik, membuat PKS bertanya-tanya mengenai sosialisasi vaksin. Menurut Mardani, persoalan mekanisme dan prosedur siapa saja yang boleh divaksinasi belum tuntas dan merata.
Lalu, apa alasan pendukung Prabowo-Sandi enggan divaksinasi COVID-19?
1. Mayoritas pendukung Prabowo-Sandi menilai vaksin COVID-19 tidak aman dikonsumsi
Hasil survei terhadap basis pendukung pilpres mengenai vaksinasi COVID-19 (Tangkapan layar hasil riset Indikator Politik Indonesia)Bila dilihat dari hasil survei pada Ahad lalu, mayoritas dari 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang menolak divaksinasi COVID-19 menilai vaksin tidak aman untuk dikonsumsi. Jumlahnya mencapai 52,8 persen. Sedangkan 28,1 persen menilai vaksin tak efektif memberikan kekebalan terhadap COVID-19.
Sebanyak 21,3 persen merasa fisiknya sehat sehingga tak butuh suntikan vaksin. Ada pula 16,9 persen yang menilai vaksin COVID-19 yang kini diberikan oleh pemerintah tidak halal. Artinya, sertifikasi halal yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak cukup ampuh untuk meningkatkan rasa percaya umat muslim terhadap vaksin COVID-19.
Sebanyak 3,4 persen enggan divaksinasi lantaran menilai vaksin adalah bagian dari persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin COVID-19.
Baca Juga: Wagub DKI: Masih Banyak Warga Jakarta Gak Percaya COVID-19
2. Pendukung Prabowo yang sebagian berasal dari kelompok FPI menolak semua kebijakan pemerintah, termasuk vaksin
Twitter/@MardaniAliSeraEditor’s picks
Sementara, ketika dihubungi melalui telepon pada Selasa (23/2/2021), Mardani mengatakan salah satu penyebab tingginya penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 yang digulirkan pemerintah, berkaitan dengan perlakuan diskriminatif terhadap massa pendukung Front Pembela Islam (FPI). Seperti yang diketahui massa pendukung Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019 juga berasal dari massa FPI.
Saat ini muncul narasi pemimpin eks organisasi FPI, Rizieq Shihab, tetap ditahan karena dianggap telah melanggar UU Karantina Kesehatan. Penyebabnya, Rizieq dituding telah membuat kerumunan di tengah pandemik COVID-19 pada akhir 2020.
"Teman-teman pendukung Habib Rizieq merasa Habib diperlakukan tidak adil. Kalau di-zooming, saya melihat banyak kelompok teman-teman yang tidak diajak bicara karena dirujuknya bergabung (ke pemerintah) lalu tokoh figurnya dizalimi, maka membentuk persepsi apapun yang datang dari pemerintah buruk. Logikanya kuat begitu," ujar Mardani kepada IDN Times.
Ia pun mendorong sejak awal ketika Jokowi menang seharusnya bersedia untuk mendengarkan dari berbagai kelompok, bukan hanya yang mendukung di saat Pilpres 2019 lalu. Mardani pun menegaskan, dalam menghadapi situasi pandemik, PKS tegas mendukung program vaksinasi yang digulirkan oleh pemerintah. Sebab, saat ini sedang terjadi krisis kesehatan yang berdampak pada nyawa orang banyak.
"Kalau pun kami kritis ke pemerintah bukan berarti kami menolak vaksinasi atau memerangi COVID-19, tetapi cara melakukan sosialisasi, menyiapkan vaksinasi, dan menangani COVID-19. Bahkan, kami berikan catatan dalam bentuk buku putih," tutur dia.
Ia pun kerap menyuarakan ke pemerintah agar Rizieq jangan dimusuhi. Alih-alih dimusuhi, ia sebaiknya diajak dialog untuk menyuarakan ke para pendukungnya agar bersedia divaksinasi.
"Kalau sudah dirangkul kan Habib Rizieq bisa bilang ke semua pendukungnya bahwa vaksinasi ini hukumnya wajib," ungkapnya.
3. Hasil survei LSI tunjukkan 31,7 persen responden menilai COVID-19 adalah azab dari Tuhan
Hasil survei LSI tunjukkan bahwa 31,7 persen responden menilai COVID-19 adalah azab Tuhan (Tangkapan layar survei LSI)Temuan lain yang menarik dari survei LSI yaitu jumlah responden yang mengaku tidak takut tertular COVID-19, nyaris mencapai 30 persen. Sebanyak 42,6 persen mengaku lebih banyak atau sering takut tertular COVID-19.
Bahkan, 31,7 persen menganggap COVID-19 adalah kutukan atau azab dari Tuhan karena manusia semakin menjauh dari ajaran agama. Sebanyak 62,2 persen responden menilai virus corona merupakan kejadian alam yang sesekali muncul seperti bencana penyakit campak, lepra, dan kolera di masa lalu. Temuan ini menarik karena LSI melakukan survei pada 25 - 31 Januari 2021 atau nyaris setahun setelah pandemik berlalu.
Sedangkan, di dalam survei LSI menunjukkan sebanyak 42,4 persen responden tidak percaya bahwa vaksin COVID-19 dapat mencegah agar tak tertular penyakit tersebut. Bahkan, bila dicek dari lokasi responden tinggal, sebanyak 48,2 persen yang bermukim di DKI Jakarta tak percaya vaksin bisa memberikan perlindungan dari COVID-19.
Survei LSI melibatkan 2.300 responden di 11 provinsi dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Baca Juga: LaporCovid-19 Ragukan Perusahaan Akan Gratiskan Vaksin Mandiri
Berita Terkini Lainnya
