Sambangi Rumah JK, Puan Dijamu Coto Makassar dan Dendeng Balado
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla ketika menerima kunjungan Ketua DPR, Puan Maharani di kediaman di Brawijaya, Jakarta Selatan. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengunjungi kediaman pribadi mantan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023). Ini merupakan tokoh senior Partai Golkar kedua yang ditemui Puan, setelah ia berkunjung ke kediaman Luhut Pandjaitan.
Kepada awak media, Puan mengatakan ia dijamu menu makan siang khas Makassar, coto, dendeng balado batokok, hingga tempe. Menu tersebut semakin spesial lantaran dimasak langsung oleh istri JK, Mufidah Kalla. Puan mengatakan menu tersebut menggambarkan keragaman menu mulai dari Makassar, Padang, hingga Jawa.
Ketua DPR RI itu menyebut pertemuan ini jadi kesempatan emas lantaran sudah lama tidak berjumpa dengan JK. "Beliau ini sudah seperti kedua orang tua, senior bagi saya. Kami sempat bekerja erat selama lima tahun. Ketika itu Pak JK menjabat Wapres, sedangkan saya sebagai Menko PMK," ujar Puan.
Dalam pertemuan itu, Puan tak menampik meminta pandangan dan pendapat JK terkait situasi terkini, termasuk isu politik. "Beliau juga banyak memberikan masukan terkait situasi ekonomi saat ini. Bila digabungkan dengan situasi politik maka itu menjadi poin yang harus diperhatikan dengan baik," tutur dia.
Puan juga mengutip kembali pernyataan JK, meski nantinya berbeda pilihan saat Pemilu 2024, tetapi Indonesia harus tetap bersatu. Apakah dalam pembicaraan tadi PDIP menawarkan Golkar bergabung ke koalisi Ganjar?
1. JK serahkan kepada Ketua Umum Golkar terkait arah koalisi
Jusuf "JK" Kalla ketika menerima kunjungan Ketua DPR, Puan Maharani di kediaman pribadinya pada Rabu, 4 Oktober 2023. (Dokumentasi tim media JK)Sementara, ketika ditanyakan soal peluang Golkar menyeberang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke Koalisi Ganjar, JK meminta publik untuk menanyakan keputusan tersebut kepada sang ketua umum, Airlangga Hartarto.
"Soal itu (koalisi), tanya ke Pak Airlangga, saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, saya akan menjawab," ujar JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga menitipkan pesan agar tidak terjadi perpecahan menjelang Pemilu 2024. Sebab, keadaan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
"Marilah kita semua memiliki keinginan yang sama demi kemajuan bangsa. Kita melihat keadaan kita di dunia, tidak terlalu bagus. Kalau kita berantem, malah semakin tidak bagus ini. Kita harus tetap bersatu meskipun berbeda pilihan," katanya.
Baca Juga: Buket Mawar Merah Kuning dari Airlangga untuk Puan, Apa Maknanya?
2. JK tak yakin Pemilu 2024 hanya berlangsung satu putaran
Editor’s picks
Jusuf "JK" Kalla ketika menerima kunjungan Ketua DPR, Puan Maharani di kediaman pribadinya pada Rabu, 4 Oktober 2023. (Dokumentasi tim media JK)Lebih lanjut, JK mengaku tidak yakin Pemilu 2024 akan berjalan hanya satu putaran. Sebab itu berarti, pasangan yang maju harus mampu meraih minimum 85 juta suara.
"Agak ngeri juga ya kalau (pemilu) satu putaran. Karena minimum harus bisa meraih 85 juta (suara). Ada gak calon yang bisa meraih 85 juta suara sekarang?" tanya dia.
Meski begitu, JK tak menampik bisa saja Pemilu 2024 tetap berlangsung satu putaran, walaupun peluangnya tipis.
3. JK ingatkan batasan tupoksi MK yang mengubah ketentuan bila bertentangan dengan konstitusi
Sidang putusan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Sementara, ketika IDN Times bertanya apakah di dalam turut dibahas terkait sidang putusan mengenai gugatan batas minimum usia cawapres, JK mengaku tidak bisa intervensi hal tersebut.
Namun menurut pendapatnya, hakim konstitusi baru bisa mengubah isi dalam undang-undang pemilu, bila dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD).
"Kita tunggu saja (hasil sidang putusan)," kata JK.
"Tapi, kalau tanya pendapat, putusan oleh MK, kan MK akan mengubah bila bertentangan dengan UUD. Apakah itu bertentangan kan itu yang perlu dibuktikan," sambungnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Usai Sowan ke Cak Imin, Puan Sambangi Kediaman Airlangga
Topik:
Berita Terkini Lainnya
