Tolak Munaslub Golkar, JK: Bersatu Saja Belum Tentu Menang
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf "JK" Kalla menolak usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang muncul dari internal partai berlambang beringin tersebut. JK menilai sudah terlambat melakukan evaluasi karena tinggal beberapa bulan jelang Pemilu 2024.
Selain itu, JK menyebut, munaslub yang bakal digelar tahun ini akan menurunkan marwah Partai Golkar.
"Orang itu bicara semuanya sama saya, bersatu saja belum tentu menang. Apalagi tidak bersatu," ungkap JK di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (31/7/2023).
JK mendorong semua kader bersatu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu mewanti-wanti para kader partai tetap solid.
"Siapapun yang pahami soal organisasi ya harus bersatu. Lagipula, tidak akan ada yang mengangkat Golkar dalam kondisi seperti ini," tutur dia.
Ia mengatakan mayoritas atau sekitar 80 persen calon pemilih sudah menentukan pilihannya. Sedangkan, ketika dilakukan kampanye, diprediksi hanya tersisa 30 persen lagi sisa suara calon pemilih yang dapat diperebutkan.
"Jadi, mau evaluasi apalagi? Golkar agak telat atau sangat tergantung pada penguasa untuk tentukan koalisinya. Siap gak Golkar berdiri sendiri. Sekarang, semua partai tidak mandiri dalam penentuannya (koalisi)," katanya lagi.
Baca Juga: Airlangga Pastikan Semua Ketua DPD Golkar Tolak Munaslub
1. JK akui pilihan Golkar sudah sempit untuk sosok bakal cawapres
Jusuf Kalla (IDN Times/Kevin Handoko)JK menambahkan Golkar masih terus bernegosiasi terkait sosok bakal cawapres. Lagipula kata dia, pilihan Golkar sudah sempit. Parpol dengan lambang beringin hijau itu juga dipastikan tak akan memilih bakal capres Anies Baswedan.
"Karena apa itu? Karena banyak ketergantungan. Semua partai sekarang tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bisa bahaya kalau begini terus. Partai harus mandiri," tutur dia.
Baca Juga: Airlangga Kumpulkan 38 Ketua DPD, Kompak Tolak Digelarnya Munaslub
2. Airlangga diharapkan bisa menjadi bakal cawapres Prabowo di pemilu 2024
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan dari Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di rumah Kertanegara pada Minggu, 23 April 2023. (www.instagram.com/@prabowo)Editor’s picks
Sementara itu, JK juga menanggapi usulan sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Golkar yang ingin agar parpol berlambang beringin itu mendukung Prabowo dalam Pemilu 2024.
"Saya kira itu harapannya, harapannya (Airlangga) untuk masuk ke dalam (bakal) cawapres, harapannya," kata dia.
Lebih lanjut, JK mengaku tidak banyak mengetahui soal isi negosiasi dari sejumlah ketua DPD tingkat I yang mengusulkan agar Airlangga mendampingi Prabowo. Di sisi lain, para pemilik hak suara di Golkar pun tak memiliki banyak pilihan terkait sosok bakal capres. Sebab, pilihannya hanya ada dua, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo.
"Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo," ujarnya.
Ia menyebut jika Airlangga bisa menjadi bakal cawapres, akan berdampak baik terhadap perolehan suara Golkar.
"Tapi karena partai besar, dia mempunyai juga kemampuan ataupun hak, semacam partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil gitu kan," kata pria asal Makassar itu.
3. DPD se-Indonesia menolak digelarnya Munaslub 2023
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika mengumpulkan semua Ketua DPD di Nusa Dua, Bali pada Minggu, 30 Juli 2023. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)Sebelumnya pada Minggu (30/7/2023), Airlangga mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Nusa Dua, Bali. Melalui silaturahmi itu, Airlangga ingin menunjukkan rencana mendorong Munaslub bakal sulit terwujud.
Hal itu lantaran pemegang hak suara yaitu Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia masih tetap solid. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar wilayah Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, 100 persen pimpinan pengurus daerah menolak digelar Munaslub.
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslub itu memang diusulkan oleh dua per tiga (DPD), kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," ujar Doli di Hotel Mulia, Bali, pada Minggu malam.
Doli menambahkan, Partai Golkar ingin fokus memenangkan seluruh agenda politik pada 2024 bersama Airlangga.
"Oleh karena itu, kami berharap semua bisa memahami bahwa tolong jaga kami. Doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing dengan tanpa ada gangguan apapun terhadap partai ini," tutur dia.
Sementara, terkait urusan Pemilihan Presiden 2024, kata Doli, sudah diputuskan di dalam Munas, Rapimnas dan rangkaian Rakernas. Mandat untuk menentukan capres, ujarnya, diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga selaku ketum.
Baca Juga: Ridwan Hisjam: Jika Airlangga Deklarasi Jadi Capres Maka Tak Perlu Munaslub
Topik:
Berita Terkini Lainnya
