Satgas PRR Bahas Pemulihan Perikanan Sumatra, Butuh Rp371,8 Miliar

Selain mengenai kelautan dan perikanan, rapat koordinasi juga membahas progres pelaksanaan pembangunan hunian tetap relokasi tercepat di 3 provinsi di Sumatra yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra pascabencana. Rapat juga dijadwalkan diikuti dengan penyampaian keterangan pers mengenai perkembangan penanganan pascabencana.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggrono, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul.

Sejumlah pejabat lain yang dilibatkan di antaranya Sekretaris Jenderal KKP, Kepala Pusat Kebijakan Strategis KKP, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Kepala daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat juga dijadwalkan mengikuti rapat secara virtual. Selain itu, hadir dalam agenda tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri selaku Kepala Posko Satgas PRR beserta sejumlah pejabat eselon II, juga gubernur dan bupati dari beberapa daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Tenggrono memaparkan perkembangan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2026.

"Total kebutuhan anggaran tercatat sebesar Rp371,8 miliar untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan," kata Sakti.

Anggaran itu terdiri dari Rp113,8 miliar yang bersumber dari anggaran belanja tambahan (ABT) dan Rp258 miliar dari refocusing anggaran KKP.

Sejumlah program yang dipaparkan meliputi rehabilitasi tambak, kolam, kapal penangkap ikan, bantuan alat penangkap ikan, bantuan pengolahan dan coolbox, bantuan perebusan garam dan keramba, serta bantuan excavator untuk mendukung pemulihan di wilayah terdampak bencana.