WALHI Bertemu Fraksi PDIP, Bahas Konflik Agraria-Bencana Sumatra

Salah seorang warga yang hadir dalam audiensi tersebut, Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan di Banten Utara mengeluhkan persoalan lahan masyarakat yang terdampak proyek PIK 2. Keberadaan label proyek strategis nasional (PSN) membuat masyarakat menghadapi persoalan dalam mempertahankan tanah mereka di sekitar proyek.

“Sehingga dengan label PSN itu cara mereka membabi buta. Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridha sama ridha. Mau gak mau, dijual gak dijual, kita urug. kita beli dengan harga yang semena-mena,” ujar Kholid.

Karena itu, DPR didorong untuk mendesak Provinsi Banten mengkaji kembali perubahan tata ruang di daerahnya karena tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Jangan sampai kemudian kami seperti peta di atas meja, dicorat-coret sembarangan,” ujar dia.

Warga asal Indramayu, Hatta turut mengadukan rencana PSN di kawasan pesisir Pantura karena dinilai mengancam ruang hidup masyarakat.

Hatta mengatakan, masyarakat di wilayah pesisir Pantura, termasuk Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, telah bergantung pada wilayah tersebut secara turun-temurun.

“Di Indramayu saja itu dari 2.000 hektare lebih, itu sekitar 2.000 KK yang terdampak,” kata Hatta.

Hatta juga mempersoalkan kebijakan relokasi dan pemberian santunan kepada masyarakat terdampak.

“Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih,” kata dia.

Sementara itu, salah seorang warga Aceh, Saddam Nawar turut menyesalkan persoalan bencana ekologis yang hingga kini disebut belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, rencana perizinan tambang dan aktivitas perkebunan sawit di wilayah tersebut justru masih terus berjalan.

Dalam audiensi itu, dia mendorong DPR meminta pemerintah segera melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Kami menyampaikan ini kepada bapak-ibu agar kiranya bisa mendorong percepatan rehab-rekon pada bencana ekologis. Kemudian selanjutnya, evaluasi perusahaan-perusahaan sampai tuntas, Pak,” kata dia.

Direktur Eksekutif WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan, berbagai perizinan sejumlah korporasi yang berdampak terhadap ekologis harus segara dievaluasi.

"Perintahnya langsung kok di TAP MPR 9 di pasal 5-nya. Semangat dan spirit-nya apa di pasal 4 TAP MPR," kata dia.

Boy Jerry juga mendorong Fraksi PDIP lebih cermat menyikapi pembahasan Revisi Undang-Udang Reforma Agraria karena masukan pemerintah cenderung melenceng dari harapan masyarakat.

"Kami berharap juga Fraksi PDI bisa mumpung, ya, mumpung di seberang gitu kan, enak tuh mengingatkan Presiden. Ada tanggung jawab juga lho terkait dengan pemenuhan TAP MPR 9/2001. Bagi kami, selain konstitusi, TAP MPR 9 merupakan peraturan hukum yang masih eksis, masih diakui yang bisa dioperasionalkan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menjamin, seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kader-kader PDIP yang bertugas di setiap komisi tekait yang menjadi mitra kementerian atau lembaga terkait.

Dia mengatakan, anggota Fraksi PDIP yang hadir dalam audiensi tersebut turut mewakili sejumlah komisi terkait, di antaranya Pimpinan Komisi IV Alex Indra Lukman, Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends.

“Ya, karena tadi kebetulan yang hadir juga ada mewakili komisi-komisi terkait, ya tentu dengan pertemuan ini mereka bisa langsung itu mempertanyakan kepada mitra-mitra komisinya,” ujar dia.

Sementara, tentang bencana Sumatra, Dolfie menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak masih menjadi perhatian di komisi-komisi terkait.

Kementerian Keuangan menyatakan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia. Di sisi lain, pemerintah juga menyebut verifikasi data sebagai salah satu kendala,

“Kementerian Keuangan selalu mengatakan uang tersedia. Nah, kita belum tahu nih kendala utamanya ini apa. Asumsikan uang ada. Kenapa pembangunannya enggak ada? Kan pertanyaannya itu,” ujar dia.

Oleh karena itu, kata Dolfie, persoalan tersebut akan terus digali oleh jajaran anggota Fraksi PDIP di DPR RI melalui komisi terkait.

“Rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi,” kata Wakil Ketua Komisi XI itu.