SBY Menduga Ada Pihak yang Mau Jegal Partai Demokrat Lewat Moeldoko

29 Mei 2023, 07:15 WIB

Widodo S. Jusuf/ANTARA FOTO

Jakarta, IDN Times — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sulit menerima putusan hakim jika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) terhadap badan hukum Partai Demokrat.

Hal itu dia sampaikan menanggapi kabar MA yang disebut-sebut akan mengabulkan PK Moeldoko terhadap Partai Demokrat. Kabar itu sendiri disampaikan langsung oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

“Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan,” kata SBY dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023).

1. SBY menduga ada tangan yang ingin menjegal Demokrat

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

SBY menilai ada usaha sejumlah pihak menjegal Partai Demokrat untuk ikut dalam Pemilu 2024. Usaha itu diduga mengikutsertakan Moeldoko dalam upaya mengambil alih Partai Demokrat.

“Kalau ini terjadi (pengabulan PK Moeldoko), info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” ucap SBY.

2. SBY berpesan agar pemerintah tetap amanah

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Sebagai petinggi Partai Demokrat, SBY berpesan agar pemegang kekuasaan tetap amanah dalam tugasnya menjalankan pemerintahan.

“Indonesia bukan negara ‘predator’, yang kuat memangsa yang lemah, serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” ucapnya.

3. Benny Indrayana beberkan MA akan kabulkan gugatan Moeldoko

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Sebelumnya Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa PK KSP Moeldoko atas Partai Demokrat diduga sebagai alat tukar dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.

“Jika Demokrat berhasil dicopet, istilah Gus Romi dari PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal,” ucapnya.

Denny juga menyampaikan dirinya mendapat bocoran bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.