Sekda DKI: Tiga BUMD Pangan Tameng Inflasi Jakarta, Jangan Ada Kagetan

12 Feb 2026, 09:01 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk “Persiapan BUMD Pangan Jelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri” di Graha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

BUMD pangan menjadi tameng inflasi
Pemprov DKI pastikan stok LPG aman
Pemprov DKI lakukan pengawasan dan monitoring stok pangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan koordinasi lintas BUMD terus diperkuat agar tidak terjadi lonjakan harga atau kekosongan pasokan saat permintaan meningkat.

Dia meminta agar Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya, berada di garda terdepan pengendali inflasi Ibu Kota. Uus menilai rangkaian hari besar yang dimulai dari Imlek, Ramadan hingga Idulfitri menjadi momentum penting yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

"Jakarta ini menjadi pusat aktivitas, saat hari besar, konsumsi meningkat. Karena itu, Pemprov harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat benar-benar tersedia dan harga tetap terkendali," kata Uus dalam Balkoters Talk bertajuk 'Kesiapan Tiga BUMD Pangan Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026' di Balai Kota, Rabu (11/2/2026).

1. BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng

Uus mengatakan keberadaan BUMD pangan bukan sekadar operator distribusi, melainkan instrumen strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng kita dalam mengendalikan kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada ‘kagetan’ ketika Ramadan atau Idulfitri tiba. Tidak ada alasan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,” tegasnya.

2. Pastikan stok LPG aman

Operasi pasar LPG 3 Kg digelar di 10 kabupaten/kota Provinsi Lampung. (Dok PPN Sumbagsel).

Selain komoditas pangan, Pemprov juga memberi perhatian pada ketersediaan LPG 3 kilogram yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil. Pengawasan dilakukan secara rutin agar distribusi tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

"LPG 3 kilogram ini kebutuhan penting bagi masyarakat kecil. Kami pantau terus agar pasokan aman dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga," imbuh Uus.

3. Pastikan stock pangan dan lakukan pengawasan

Arsip foto - Warga membeli bahan pokok di mobil pasar murah keliling di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (7/3/2025). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lebih dari 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 1446 Hijriah/2025 di berbagai lokasi seperti kantor lurah, kantor wali kota, rumah susun, dan permukiman warga. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)

Pemprov DKI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga melakukan monitoring rutin harga dan ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, hingga pertemuan berkala untuk mengevaluasi perkembangan pasar.

Sejumlah langkah lain disiapkan, seperti bazar murah, pangan subsidi bagi kelompok tertentu, kampanye belanja bijak untuk mencegah panic buying, serta penguatan program urban farming.

Untuk komoditas beras, total stok tercatat mencapai 182.172 ton yang tersebar di Pasar Induk Beras Cipinang, Food Station, Bulog, dan Pasar Jaya.Sementara untuk daging sapi, ayam, dan ikan, Perumda Dharma Jaya memastikan ketersediaan dalam kondisi aman hingga Idulfitri.

Meski demikian, Uus mengingatkan agar seluruh jajaran tidak lengah. Dia menegaskan, kesiapan stok harus dibarengi pengawasan berkelanjutan mengingat dinamika ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kalau berdasarkan terakhir kemarin yang diberi Pak Gubernur, bahwa untuk pertemuan ekonomi di Jakarta ini, melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional, 5,21 persen, ini sudah barang tentu situasi kondisi yang menjadi pertanda, bahwa Pemprov Jakarta serius bagaimana untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi di Jakarta," katanya.