Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Keluar dari BoP Buatan Trump

Amir Faisol
Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Keluar dari BoP Buatan Trump
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (IDN Times/Amir Faisol)
  • Hidayat Nur Wahid dari PKS mendesak Presiden Prabowo mempertimbangkan keluar dari Dewan Perdamaian Gaza karena dinilai tak lagi sejalan dengan semangat perdamaian dunia dan banyak ormas mendukung langkah itu.
  • Anggota DPR TB Hasanuddin menilai keanggotaan Indonesia di BoP berpotensi mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga pemerintah disarankan segera menarik diri demi menjaga konsistensi diplomasi nasional.
  • Presiden Prabowo menawarkan diri menjadi mediator konflik Iran, AS, dan Israel, menegaskan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian damai serta penghormatan kedaulatan setiap negara di tengah eskalasi Timur Tengah.
    • Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali agar keluar dari Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).

Menurut dia, pertimbangan keluar dari keanggotaan BoP sangat wajar bagi Indonesia, karena organisasi tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat awal pendiriannya, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Di sisi lain, sudah banyak petisi dari organisasi kemasyarakatan yang mendesak agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP.

"Jadi saya kira Beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu yang kemudian juga menandatangani petisi agar Indonesia keluar dari BoP," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

1. Efektivitas kelembagaan BoP dipertanyakan

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan pemilih di Jakarta tak perlu didikotomikan. (IDN Times/Amir Faisol)

HNW mengatakan, tujuan didirikan BoP adalah untuk menghentikan perang, menghadirkan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kemerdekaann bagi Palestina. Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai inisiator BoP justru malah memulai perang bersama Israel menyerang Iran.

Karena itu, posisi Indonesia sebagai negara yang bebas aktif sangat diuji di BoP agar meneguhkan komitmennya untuk menghentikan perang, menghadirkan, dan membela Palestina.

"Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

2. Legislator PDIP desak Indonesia keluar dari BoP

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin soroti kematian Prada Lucky (IDN Times/Amir Faisol)

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga mendesak agar Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP. Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia, serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

TB Hasanuddin menegaskan, langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.

3. Prabowo ingin jadi mediator Iran-Israel

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) (dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator terkait perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” kata Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Diketahui, eskalasi meningkat di kawasan Timur Tengah, menyusul adanya perang terbuka antara Iran, Israel, dan AS. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan militer pada Minggu (1/3/2026) pagi.

Khamenei tewas terbunuh di kantornya saat menjalankan tugas, pada Sabtu dini hari. Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, serta tujuh hari libur umum.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social bahwa Khamenei terbunuh dalam serangan yang dimulai pada Sabtu dini hari.

"Ia tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan canggih milik AS dan Israel," tulis Trump, dikutip Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).

Topics
pksHidayat Nur WahidBoard of PeacePerang Iran IsraelIran IsraelPrabowo Subiantoupdate meIranDonald TrumpIsrael

Editorial Team

EditorSunariyah Sunariyah

Tonton lebih seru di