Siap-Siap, 10 Juta Keluarga Bakal Terima Bansos Beras 15 Kg Per Bulan

03 Sep 2020, 05:00 WIB

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara bersama Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta di Jakarta (02/09) (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P Batubara meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemik COVID-19. Ada dua aspek yang ditekankan, jika program BSB ingin sukses dalam pelaksanaannya, yakni kualitas beras dan ketepatan penerima.

Juliari mengatakan, BSB merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk tidak membiarkan satu pun warga negara yang terdampak bencana, tidak mendapat bantuan.

“Dalam pelaksanaannya, kesuksesan program ini tergantung dari dua aspek yakni kualitas beras dan ketepatan penerima. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama, baik jajaran Kementerian Sosial maupun jajaran Perum Bulog,” kata dia dalam siaran tertulis, Rabu 2 September 2020.

1. Bantuan beras diberikan selama tiga bulan

Kemensos meluncurkan BSB dengan penerima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah bantuan sebanyak 15 kilogram per KPM setiap bulannya selama tiga bulan, Agustus hingga Oktober 2020.

"Bulan September disalurkan sebanyak 30 kilogran untuk alokasi bulan Agustus dan September. Kemudian sebanyak 15 kilogran disalurkan pada bulan Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai BSB dipasok oleh Perum Bulog," kata Juliari.

2. Syarat-syarat penerima BSB

KPM PKH ditetapkan sebagai penerima dengan pertimbangan, pertama, peserta PKH merupakan keluarga miskin dan rentan terdampak pandemikk COVID-19 yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kedua, dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang perlu mendapatkan perlindungan serta pemenuhan nutrisi.

"Ketiga, Program PKH telah memiliki struktur SDM yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program bansos besar. Dan terakhir, peserta PKH bukan sasaran program Bantuan Sosial Sembako (BSS) dan Bantuan Sosial Tunai (BST)," kata Juliari.

3. Kemensos gandeng Bulog dalam penyaluran BSB

Juliari mengatakan, BSB merupakan wujud konkret sinergitas antar kementerian dan lembaga, termasuk Bulog dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

Mensos mengapresiasi komitmen Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang akan terus mengawal penyaluran bansos di lapangan dari Sabang hingga Merauke.

“Kemensos menggandeng Bulog dan transporter untuk bersama-sama memberikan baansos kepada KPM PKH bukan hanya sebagai satu sinergitas yang komplit tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara tengah-tengah masyarakat yang terdampak,” kata Juliari.

4. Permasalahan yang sering muncul tidak dapat bantuan, sementara tetangganya dapat

Kemensos Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga DKI Jakarta (Dok. Kemensos)

Jajaran Kemensos dan Perum Bulog mengantisipasi berbagai kejadian teknis di lapangan yang sudah bisa diperkirakan saat ini. Permasalahan di lapangan seringkali muncul, misalnya, ada yang mengatakan mengapa tidak dapat bantuan, sementara tetangganya mendapatkan.

“Mungkin saja nanti ada yang bilang, tetangga saya dapat kok saya tidak. Padahal datanya sudah clean by name by address. Hal-hal ini perlu kita antisipasi sejak awal khususnya transporter dan para petugas Kementerian Sosial maupun dinas sosial, bagaimana memitigasinya, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik,” kata Juliari.

“Kami mohon kerja samanya baik dengan transporter maupun dinas sosial di seluruh 514 kabupaten/kota agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” imbuh Mensos.

Sementara, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjamin kualitas beras yang akan disalurkan untuk program BSB ini.

Jaminan disampaikan setelah Bulog melakukan disposal (pemusnahan) terhadap beras berkualitas rendah. Perum Bulog juga sudah menerapkan teknologi untuk memastikan kualitas beras rice to rice.