Siapa Figur yang Tepat Gantikan Posisi Wapres Jika Gibran Mundur?

Menurut dia, jika Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan (PDIP) punya posisi tawar. Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah lainnya juga memiliki kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.

“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” kata dia.

“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” sambung dia.

Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjend Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ujar dia.

Menurut Arifki, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus memperhatikan mekanisme konstitusional sekaligus kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan.

Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hanya persoalan pergantian figur, melainkan juga menyangkut keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru dalam koalisi pemerintahan,” ucap Arifki.