Siapa yang Gantikan Wapres jika Mundur atau Dimakzulkan? Ini Aturannya

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wapres yang kosong tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam proses penggantian wapres, yakni presiden dan MPR.

Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wapres. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang dan memilih satu dari dua calon yang diajukan tersebut.

Artinya, presiden tidak bisa secara sepihak menunjuk seseorang untuk langsung menduduki jabatan wapres. Dua nama yang diusulkan harus melalui proses pemilihan di MPR.

Konstitusi juga memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres sejak terjadi kekosongan jabatan.

Mekanisme ini berlaku apabila jabatan wapres kosong karena berbagai alasan, termasuk meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, maupun tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang secara otomatis memberikan jabatan wapres kepada wakil ketua umum partai pengusung, kader partai tertentu, ataupun menteri yang sedang menjabat. Pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Selain mengundurkan diri, wapres juga bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. Ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wapres tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wapres terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wapres. Namun, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan publik, pernyataan politik, ataupun keputusan sepihak DPR. Ada tahapan konstitusional yang wajib dilalui.

Mekanismenya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pertama, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wapres.

Pengajuan permintaan kepada MK tersebut harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang paripurna itu sendiri harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Kedua, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Ketiga, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR. Dalam pengambilan keputusan, rapat paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Presiden dan/atau wapres yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Dengan demikian, wapres tidak bisa langsung diberhentikan hanya karena DPR menyampaikan usulan pemakzulan. Harus ada pemeriksaan dan putusan MK, kemudian keputusan akhir berada di tangan MPR sesuai ketentuan konstitusi. Apabila MPR memutuskan pemberhentian wapres, posisi tersebut menjadi kosong dan penggantinya dipilih melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Setelah jabatan wapres dinyatakan kosong, proses berikutnya adalah pengisian jabatan melalui pemilihan di MPR. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden harus mengusulkan dua calon untuk dipilih MPR. Dengan demikian, kewenangan menentukan siapa yang akan menduduki posisi wapres tidak sepenuhnya berada di tangan presiden.

Presiden hanya memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan mengenai siapa yang terpilih berada di tangan MPR.

Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa calon pengganti wapres tidak otomatis harus berasal dari partai politik yang sama dengan wapres sebelumnya. UUD 1945 tidak secara eksplisit mensyaratkan calon pengganti berasal dari partai pengusung atau partai politik tertentu.

Artinya, presiden memiliki ruang untuk mengusulkan dua figur yang dinilai mampu mengisi posisi wapres, sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon tersebut. Proses pengisian jabatan ini dilakukan untuk melanjutkan masa jabatan wapres yang sedang berjalan, bukan memulai periode pemerintahan yang baru.

Mekanisme tersebut berbeda dengan kondisi ketika presiden dan wapres sama-sama mengalami kekosongan jabatan.

Jika presiden dan wapres meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur mekanisme yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Selambat-lambatnya 30 hari setelah kondisi tersebut terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wapres baru dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.

Dengan demikian, konstitusi telah membedakan secara jelas mekanisme penggantian apabila hanya jabatan wapres yang kosong dan apabila jabatan presiden serta wapres kosong secara bersamaan. Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di tengah masa jabatan.