Sidang Putusan Ijazah Gibran Dibacakan MK Hari Ini Pukul 20.00 WIB

Andi menyebut, persidangan perkara ini telah berlangsung selama lima kali. Pihaknya yakin, gugatan yang diajukan Denny Indrayana cs akan ditolak oleh majelis hakim MK.

"Saya punya keyakinan bahwa ini akan ditolak," ujar Andi.

Alasannya, kata Andi, selama sidang sudah banyak penjelasan-penjelasan mengenai surat keterangan pendidikan Gibran, termasuk penjelasan dari Dirjen Dikdasmen dan tim verifikasinya, bahwa surat keterangan itu telah melalui beberapa tahapan dan verifikasi yang didukung oleh surat-surat dukungan yang diminta oleh Dikdasmen itu sendiri.

"Dari paspor, kemudian ada sertifikat attendance, kemudian transkrip-transkrip nilai, gitu," kata Andi.

Andi menjelaskan, gugatan Denny Indrayana cs yang menilai bahwa Gibran tak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden karena terindikasi sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sehingga harus didiskualifikasi, salah besar.

"Karena apa? Di Secondary School di Singapura itu tidak ada namanya ijazah model Ebtanas atau ijazah yang ada seperti di Indonesia, karena kurikulumnya berbeda. Ya, kurikulum British Education. Di sana di Singapura hanya ada dua sertifikat: O-Level dan A-Level. O-Level dan A-Level ini bisa langsung masuk ke jalur foundation, jalur pathway," ujarnya.

Dengan sertifikat O-Level, kata Andi, bisa masuk di jalur misalnya politeknik di Singapura.

"Kalau dia mau ke universitas, dia harus masuk lewat jalur foundation atau pathway, preparatory untuk masuk universitas, yang lama durasinya bisa 1,5 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun dalam bentuk diploma tergantung dari kemampuan siswa tersebut. Inilah nilai-nilai ya sampai kelas 11. Kalau dikatakan dengan kurikulum nasional itu sampai kelas 11 kalau bicara O-Level itu," lanjut Andi.

Andi mengatakan, dengan nilai-nilai di O-Level dan nilai-nilai Gibran belajar di UTS Insearch, maka Gibran sudah melampaui dari kelulusan SMA belajar selama 3 tahun, dengan kurikulum nasional di Indonesia.

Bahkan dengan sertifikat pendidikan itu, kata Andi, pendidikan Gibran sudah setara Diploma 1 di Indonesia.

"Ini setara namanya Diploma 1. Makanya tidak ada dikatakan Mas Gibran tidak lulus SMA. Kita bukan berbicara tentang ijazah, tapi tidak lulus SMA. Begitu, dan ini sudah dijelaskan bahwa Mas Gibran sudah melampaui yang dikatakan lulus SMA dengan national curriculum, ya malah sudah D1 kalau kita bicara national curriculum. Artinya sudah terlampaui untuk bicara itu," ujar Andi.

"Jadi kalau kita melihat itu, kita fokus kepada surat keterangan, ini sudah terbantahkan. Kalau berbicara tentang aspek administratif dalam paslon dan Undang-Undang PKPU, Pasal 169 huruf r itu kan serendah-rendahnya atau minimalnya adalah memiliki ijazah SMA, serendah-rendahnya. Kalau kita bicara frasa "serendah-rendahnya" itu, artinya kalau mempunyai ijazah S1, S2, S3, ya tidak diperlukan lagi yang namanya ijazah SMA. Bukan suatu kewajiban. Ya kan minimal. Kalau nggak punya ijazah S1 ya pakai ijazah SMA. Kalau ada ijazah S1-nya atau S2 atau S3-nya, ya pakailah ijazah tertinggi itu, tidak perlu lagi bahwa harus memiliki, kan nggak ada kata-kata harus, minimal," papar Andi.

Diketahui, syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan wakil presiden di Pemilu 2024 dipersoalkan oleh 12 pemohon, di antaranya mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan sebagai cawapres, karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat.