Singgung Ilusi Algoritma, Menkomdigi Minta Warga Tak Mudah Terprovokasi

Meutya mengungkapkan, bahwa penyampaian kritik harus dilakukan secara tertib agar pesan yang dibawa masyarakat dapat diterima publik dengan baik. Dia juga mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung pada tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," kata dia.

Meutya juga membahas soal risiko penyebaran hoaks, disinformasi, manipulasi video, hingga potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

"Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," kata dia.

Meutya juga memastikan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi segala aksi yang dilakukan harus tetap berlangsung damai dan tidak terprovokasi.

"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," ujar dia.

Pada Jumat, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terdapat lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut:

1. Setop pemborosan APBN

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

4. Hentikan militerisme di ranah sipil

5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah