Sinyal RK ke Jakarta Menguat, Airlangga: Sudah Jelas Masih Nanya

Dedi mengucapkan terima kasih kepada Airlangga selaku Ketum Golkar karena mengajak pembicaraan yang serius mengenai dukungannya di Pilkada Jawa Barat. Meski begitu, ia tetap menunggu restu resmi soal dukungan di Pilkada Jabar dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

"Kalau tunangan, lalu kawinan, akad nikah harus persetujuan orang tua. Kalau saya sebagai calon pengantinnya sih setuju, Mas. Tetapi kan persetujuan harus nanti direstui dan aktanya harus ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto," kata Dedi di tempat yang sama. 

Ia meminta kepada Singgih agar melaporkan kepada Airlangga soal pertemuan pada Jumat malam di Bandung. Sedangkan, dirinya akan menyampaikan dukungan dari Golkar kepada Prabowo Subianto. 

Sementara, Airlangga Hartarto menitipkan pesan agar Dedi memilih calon wakil gubernur dari Partai Golkar untuk bersama-sama maju di Pilkada Jabar.

"Kemudian nanti cari pasangan di Golkar yang sesuai dengan kriteria sebagai calon istri yang baik," kata mantan Bupati Purwakarta itu. 

Ia juga diminta agar membangun tali silaturahmi di dalam area Jawa Barat saja. "Jadi kalau main harus masih berada di wilayah Jawa Barat," ujarnya. 

Ketika dikonfirmasi kepada Singgih apakah dukungan Golkar kepada Dedi Mulyadi menandakan lampu hijau bagi Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, ia tak menjawab dengan tegas. Ia menyatakan hal tersebut menjadi kewenangan Airlangga selaku Ketum Partai Golkar. 

"Kalau soal itu (RK diumumkan maju di Jakarta) menjadi ranah ketua umum. Tapi, intinya semua sudah ada tugas sendiri-sendiri. Jadi, soal Ridwan Kamil ke mana, lalu siapa dari Golkar yang akan mendampingi Pak Dedi Mulyadi nanti diputuskan oleh Partai Golkar. Itu akan diputuskan oleh Pak Ketum," tutur Singgih. 

Dalam pandangan Wakil Ketua Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, bila Golkar resmi mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, artinya pilihan itu sangat berisiko. Sebab, di atas kertas pria yang akrab disapa Kang Emil itu berpeluang menang lebih mudah di Jabar ketimbang di Jakarta. 

"Bagi Golkar melepas Jawa Barat itu sebuah kehilangan besar. Sebab, di DKI belum tentu menang. Golkar punya kursi DPR RI di Jawa Barat di atas 100, sedangkan di Jakarta hanya 20-an. Melepas yang 100 lebih, ini lah yang saya dengar masih sangat rumit," ujar Sohibul ketika berbincang di program 'Real Talk' bersama Pimred IDN Times, Uni Lubis. 

Namun, PKS juga bersikap realistis. Bila tetap ingin diusung di Pilkada Jakarta bersama Anies, mereka tidak bisa bergerak sendiri. 

Pilihan sulit juga dihadapi oleh PKS seandainya teman partai yang tersisa untuk diajak berkoalisi hanya PDI Perjuangan. Perbedaan kental akar rumput PDIP dan PKS menjadi penghalang yang tidak mudah dihadapi. 

Tetapi, Sohibul tak menampik relasi PKS dengan Prabowo dan Gerindra tetap baik. Apalagi selama 10 tahun PKS selalu mendukung Prabowo di pilpres. Sohibul mengakui pernah ada tawaran tidak resmi dari Partai Gerindra agar berkoalisi di Pilkada Jakarta.

"Pak Syaikhu (Presiden PKS) pernah ditelepon oleh Pak Dasco. Pak Presiden ayo kita sama-sama berkoalisi di DKI, dijawab, 'oh iya, oke.' Tapi, Pak Syaikhu minta agar duduk bareng tidak melalui telepon. Pak Dasco menjanjikan akan ada pertemuan. Tapi, pertemuan itu tidak terjadi sampai sekarang," katanya. 

Bahkan, ia menyebut Partai Gerindra pernah menawarkan PKS untuk menjadi calon wakil gubernur bagi Ridwan Kamil.

"Itu betul ada (tawaran), tapi tidak resmi," ujarnya.