Capres AS 2028 Didesak Tolak Arsitek Kebijakan Gaza Era Biden
- Dua belas mantan pejabat AS dalam kelompok Gaza Resignees mendesak kandidat presiden 2028 menolak mengangkat kembali arsitek kebijakan Gaza era Joe Biden.
- Mereka meminta ikrar pengakuan keterlibatan AS melalui senjata, pendanaan, dan diplomasi, serta larangan memberi jabatan strategis kepada pejabat yang dinilai memfasilitasi operasi Israel.
- Kelompok menuntut diakhirinya impunitas, sementara data otoritas kesehatan Palestina menyebut perang di Gaza sejak Oktober 2023 menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 12 mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak para kandidat Pemilihan Presiden 2028 untuk menolak mengangkat kembali para perancang kebijakan era Joe Biden terkait Gaza. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama kelompok bernama Gaza Resignees pada Rabu (28/10/2026).
Para mantan pejabat yang mengundurkan diri antara akhir 2023 hingga 2024 tersebut menilai para pejabat senior era Biden telah melanggar hukum karena terus menyalurkan senjata kepada Israel selama agresi di Jalur Gaza. Mereka meminta para calon presiden, khususnya dari Partai Demokrat, berjanji tidak memberikan jabatan strategis bagi pihak yang dianggap memfasilitasi tindakan genosida tersebut.
1. Tuntutan ikrar bagi calon presiden pada pemilu 2028
Gedung Putih, Washington D.C. (unsplash.com/Tabrez Syed) Kelompok Gaza Resignees meminta para kandidat nominasi presiden 2028 menandatangani ikrar yang memuat tiga poin komitmen. Sumpah tersebut mencakup penegakan konstitusi demi kepentingan nasional serta pengakuan atas keterlibatan AS dalam genosida di Gaza melalui sokongan senjata, pendanaan, dan dukungan diplomatik.
Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, para mantan pejabat tersebut meminta para kandidat berjanji tidak mempekerjakan pejabat yang bertanggung jawab memfasilitasi aksi militer Israel. Mereka menilai penolakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban paling mendasar bagi pihak yang telah menimbulkan kerusakan luas dari dalam pemerintahan. Kelompok ini juga menegaskan bahwa isu Gaza kini telah menjadi tolok ukur kelayakan bagi politisi AS, khususnya kandidat dari Partai Demokrat.
2. Mantan pejabat era Biden dituding berupaya kembali berkuasa
Joe Biden (The White House, Public Domain, via Wikimedia Commons) Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh belasan figur dari berbagai kementerian dan badan pemerintah AS. Para penandatangan meliputi mantan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul, Annelle Sheline, dan Stacy Gilbert, mantan diplomat Hala Rharrit dan Mike Casey, serta mantan staf Gedung Putih Anna Del Castillo. Daftar tersebut juga mencakup mantan penasihat senior USAID Alexander Smith, mantan perwira Angkatan Darat dan Badan Intelijen Pertahanan (DIA) Harrison Mann, mantan Mayor Angkatan Udara Riley Livermore, mantan Letnan Komandan Angkatan Laut Hani Z. Nofal, serta mantan pejabat politik kementerian Tariq Habash (Departemen Pendidikan) dan Lily Greenberg Call (Departemen Dalam Negeri).
Dilansir Anadolu Agency, kelompok ini menyoroti sejumlah mantan pejabat tinggi era Biden yang kini mulai masuk ke lembaga-lembaga terkemuka dan media. Dalam video yang dirilis bersamaan dengan pernyataan itu, mereka menampilkan mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang kini menjadi dewan direksi di Center for American Progress. Tayangan tersebut juga menyoroti mantan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan mantan Administrator USAID Samantha Power di Harvard Kennedy School, serta mantan Koordinator Timur Tengah Gedung Putih Brett McGurk yang bergabung dengan firma modal ventura Lux Capital dan menjadi komentator CNN.
Kelompok itu menuduh para perancang kebijakan tersebut sedang berupaya membersihkan reputasi mereka agar bisa kembali menduduki kursi pemerintahan. “Pejabat senior pemerintahan Biden yang menjadi arsitek kebijakan Gaza kini secara aktif memutihkan peran mereka sendiri dalam memfasilitasi genosida,” demikian pernyataan resmi kelompok Gaza Resignees. Josh Paul dan Hala Rharrit turut memperingatkan publik bahwa para pejabat tersebut sedang bersiap masuk kembali ke lingkaran kekuasaan Washington.
3. Kritik atas impunitas dan dampak serangan di Gaza
Serangan udara Israel di Jalur Gaza saat perang berlangsung. (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Dalam seruannya, para mantan pejabat menuntut diakhirinya budaya impunitas di Washington atas kebijakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa. “Tingkat akuntabilitas paling mendasar, konsekuensi paling minimal, adalah memastikan bahwa mereka yang telah menimbulkan begitu banyak bahaya dari tingkat tertinggi pemerintah kita tidak dapat kembali ke sana,” tulis pernyataan itu. Mereka menegaskan bahwa para perancang kebijakan luar negeri tersebut memiliki darah di tangan mereka atas krisis kemanusiaan yang terjadi.
Pemerintahan Biden saat menjabat mengakui penderitaan warga sipil di Gaza, tetapi tetap membela hak Israel untuk mempertahankan diri usai serangan 7 Oktober 2023. Sikap tersebut menuai tentangan keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS Rashida Tlaib hingga Wali Kota New York City Zohran Mamdani, yang menentang dukungan berkelanjutan AS terhadap Israel yang terus berlanjut sejak Presiden Donald Trump terpilih kembali tahun lalu. Senjata buatan AS sendiri tercatat berulang kali terpotret dalam berbagai serangan di Gaza, kendati otoritas AS enggan mengonfirmasinya.
Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina serta melukai lebih dari 175.000, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza dan otoritas kesehatan Palestina. Serangan tersebut juga menimbulkan kehancuran luas yang berdampak pada sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah kantong tersebut. Kendati kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai pada Oktober 2025, lebih dari 1.500 warga Palestina dilaporkan tetap tewas di Jalur Gaza setelah kesepakatan tersebut berjalan.
