Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan evaluasi dan rekomendasi jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diperpanjang di masa pandemik COVID-19.
Komisioner Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan jika PJJ diperpanjang pada era new normal maka harus dievaluasi dan diperbaiki.
"Tanpa melakukan perbaikan, PJJ tidak akan efektif dan akan sangat menjenuhkan peserta didik," ujarnya dalam siaran tertulis, Rabu (10/6).
Retno mengungkapkan berdasarkan survei PJJ yang dilakukan KPAI pada Maret-April 2020 terungkap bahwa kendala PJJ adalah kuota internet yang tidak mampu dipenuhi orangtua siswa, apalagi para orangtua yang anaknya lebih dari satu.
"Para orangtua yang anaknya 3 sampai 4 benar-benar kewalahan memenuhi kuota untuk PJJ dengan daring, akibatnya mereka memilih membeli makanan daripada ikut PJJ daring," terangnya.
Untuk itu, KPAI merekomendasikan agar pemerintah menggratiskan internet pada saat jam PJJ selama 6 bulan agar semua anak bisa melakukan PJJ.
"Sedangkan untuk pemerintah daerah, agar ada dorongan wifi di berbagai sekolah negeri dan swasta untuk di buka passwordnya sehingga anak-anak sekitar sekolah dapat menggunakannya saat PJJ daring, meski bukan siswa sekolah tersebut," imbuhnya.
Retno menambahkan PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, jadi sebaiknya sekolah menyusun jam pembelajaran agar efektif dan efesien.
"Misalnya, PJJ tidak harus memindahkan jam belajar di sekolah 10 jam, lalu anak di rumah juga menjalani 10 jam dengan 5 guru secara bergantian dan bahkan memakai seragam sekolah selama proses PJJ," terangnya.
Selain itu, guru harus fleksibel dalam proses PJJ termasuk waktu mengumpulkan tugas dan waktu mengerjakan ulangan atau ujian.
Sebaiknya jam sekolah dan jam ujian atau ulangan juga fleksibel. Apalagi kalau ujian semester waktunya bersamaan dan hanya 2 jam tanpa perpanjangan waktu, untuk orangtua yang anak 3 dan peralatan tes daring terbatas akan terlanggar haknya karena dia harus bergantian dengan saudaranya, sementara sekolah kaku menerapkan jam ujiannya.
"Namanya ujian daring, seharusnya waktunya bisa fleksibel, yang penting anak mengerjakan, sehingga bisa diberikan keleluasaan waktu misalnya 24 jam sejak soal di diaktifkan," paparnya.