Puan: Lahan Karhutla Tak Boleh Diubah Jadi Lahan Sawit
- Puan Maharani menegaskan lahan bekas karhutla tidak boleh dialihfungsikan untuk penanaman sawit dan meminta dugaan kasusnya diselidiki.
- Penanganan karhutla juga perlu memperhatikan dampak sosial, pendidikan anak, kesejahteraan masyarakat, dan masalah ISPA.
- Puan berharap mitigasi dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga dengan satu pihak memimpin koordinasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti isu yang menyebut lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipakai untuk menanam pohon sawit. Menurut Puan, peralihan fungsi lahan tidak boleh terjadi. Apabila memang ditemukan kasus tersebut, maka harus segera diselidiki.
"Dan tadi seperti ditanyakan, apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu. Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
1. Karhutla bukan hanya bagaimana cara mengatasi, tapi menyangkut hak masyarakat
Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) menemukan bekas sisa tebangan pohon di kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Bukit Tengkorak kawassan IKN, Kamis (3/9/2026). Foto OIKN Puan menegaskan, pimpinan DPR meminta agar pemerintah segera mengatasi masalah karhutla. Sebab peristiwa ini tidak boleh hanya dipandang lewat bagaimana cara mengatasi kebakaran, namun juga harus dilihat dampaknya terhadap masyarakat luas.
"Masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu, itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya," ujarnya.
2. Soroti fenomena alam gempa yang tak bisa diprediksi
Tenda pengungsi korban gempa Flores, NTT (dok.Inalum) Dalam kesempatan itu, Puan juga menyinggung fenomena alam gempa yang tidak bisa diprediksi. Indonesia secara geografis berada di daerah rawan bencana alam karena masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Ia meyakini, pemerintah sudah melakukan mitigasi dan antisipasi secara terpadu.
"Karenanya, memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu. Namun, karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya. Jadi, memang kemudian kalau terjadi hal yang sekarang terjadi, ya memang kemudian kita harus melakukannya itu secara terpadu. Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," tuturnya.
3. Pemerintah diharapkan bisa melakukan mitigasi secara terpadu
Sejumlah warga terdampak gempa menjalani perawatan di fasilitas kesehatan darurat di NTT (instagram.com/Prabowo) Puan berharap, pemerintah melalui kementerian dan lembaga bisa melakukan mitigasi secara terpadu, di mana ada salah satu pihak yang menjadi pemimpin koordinasi.
"Kami mengharapkan pemerintah atau kementerian-lembaga bisa melakukan mitigasi ke depannya itu dilakukannya itu secara bersama-sama. Dan biasanya dikoordinasi oleh para Menko, kemudian dilakukan secara bersama oleh semua kementerian/lembaga. Dan dulu, waktu saya berada di pemerintah, yang menjadi lead-nya itu adalah BNPB. Jadi, dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai," ucapnya.
