Situs PPDB DKI Sulit Diakses, Ombudsman: Sistem Tidak Siap

Teguh juga mengatakan dari pantauan Ombudsman ada ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran.

"Kedua, ada keluhan dari orang tua siswa terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul," ujarnya.

Teguh mengatakan bahwa hal ini terjadi juga dua tahun yang lalu, menurutnya Disdik DKI Jakarta juga harus segera menyiapkan mitigasi agar masalah ini bisa diantisipasi.

Menurutnya jika sistem sulit diakses selama seharian ini, maka Disdik harus menggeser waktu pendaftarannya.

"Sesuai dengan jumlah hari kegagalan sistem dalam proses pendaftaran," ujarnya.

Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya tidak belajar dari masalah yang pernah terjadi sebelumnya.

"Seharusnya Pemprov DKI sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dan belajar dari pengalaman," kata dia saat dihubungi.

Selain itu, seharusnya dengan APBD DKI yang besar, menurut dia, permasalahan IT seharusnya bisa ditangani dengan baik terlebih DKI memiliki Jakarta Smart City dan TGUPP, yang memungkinkan untuk memberikan saran dan supervisi pelaksanaan PPDB.

Anggara mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah aduan PPDB DKI Jakarta dari posko pendaftran dan aduan di beberapa titik yang diinisiasi oleh PSI Jakarta.

Salah satu masalahnya adalah captcha web pendaftaran yang tidak valid, menurutnya salah satu penyebabnya adalah periode pendaftaran berbagai jenjang dibuka dalam waktu serentak, sehingga terjadi masalah.

"Untuk itu, saya menyarankan Pemprov DKI dalam waktu secepat-cepatnya untuk terus melakukan perbaikan kinerja dengan melakukan perkuatan server, penyediaan tenaga pendukung IT yang bisa terus standby untuk perbaikan server, dan melakukan sosialisasi secara masif," ujarnya.