Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
  • Sjafrie mengusulkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara kepada Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen.

  • Dasco menyambut baik usulan tersebut, sementara aturan pertahanan saat ini disebut mengusung strategi defensif aktif.

  • Pemerintah dan DPR akan membentuk pokja, dengan formulasi revisi ditargetkan selesai akhir tahun untuk proses pada 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
28 tahun

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut belum mengalami perubahan selama 28 tahun.

Kamis (19/11/2026)

Sjafrie menyampaikan usulan revisi UU Pertahanan Negara setelah bertemu Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan.

akhir tahun ini

Pemerintah dan DPR menargetkan formulasi revisi UU Pertahanan Negara dapat disiapkan.

2027

Proses revisi UU Pertahanan Negara ditargetkan dapat dilakukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sjafrie mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  • Who?
    Menteri Pertahanan Sjfarie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam pembahasan awal.
  • Where?
    Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, dan Sjafrie menyampaikan keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Sjafrie menyampaikan hal itu pada Kamis (19/11/2026), setelah aturan tersebut tidak berubah selama 28 tahun.
  • Why?
    Sjafrie menyebut perlu ada ketentuan mengenai penjagaan kepentingan nasional dengan membangun wilayah teritorial di Indonesia.
  • How?
    Pemerintah dan DPR akan membentuk kelompok kerja untuk membahas materi revisi, dengan formulasi ditargetkan siap akhir tahun dan proses revisi pada 2027.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sjafrie bertemu Sufmi Dasco di DPR untuk membicarakan perubahan aturan pertahanan negara. Dasco menyambut usulan itu dengan baik. Aturan tersebut memakai strategi bertahan dan tidak untuk menyerang negara lain. Pemerintah dan DPR akan membuat kelompok kerja. Mereka menargetkan rumusannya selesai akhir tahun dan revisinya dilakukan pada 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Usulan revisi membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk membahas kembali aturan pertahanan negara secara terstruktur melalui kelompok kerja. Pembahasan itu juga diarahkan pada kepentingan nasional dan pembangunan wilayah teritorial, sementara strategi pertahanan yang disebut tetap bersifat defensif aktif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjfarie Sjamsoeddin mengungkap niatnya menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan. Sjafrie mengusulkan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang perlu disempurnakan setelah 28 tahun belum ada perubahan.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie menyebut, Dasco menyambut baik usulan tesebut dan merestui untuk melakukan Revisi UU Pertahanan Negara.

"Saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu (revisi uu pertahanan negara) dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," kata Sjafrie di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie mengatakan, UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini mengusung strategi pertahanan difensif aktif. Menurut dia, tidak ada satu pun pemikiran atau kepentingan untuk melakukan serangan di negara lain dalam aturan tersebut.

Karena itu, ia mengatakan, perlu ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana menjaga kepentingan nasional dengan membangun wilayah teritorial di wilayah Indonesia.

"Sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," kata dia.

Selanjutnya, Sjafrie mengatakan, pemerintah dan DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Ia pun menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir tahun ini, sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.

“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” tutur Sjafrie.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More