Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

DKPP Mulai Sidang Aduan Pelanggaran Etik soal Ijazah Gibran 23 November

4 min read
DKPP Mulai Sidang Aduan Pelanggaran Etik soal Ijazah Gibran 23 November
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • DKPP akan memeriksa empat aduan dugaan pelanggaran etik terkait persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

  • Empat perkara melibatkan aduan terhadap KPU dan Bawaslu, dengan pokok persoalan verifikasi faktual serta pengawasan proses pencalonan.

  • Sidang dijadwalkan dalam empat agenda pada 23, 24, 25 November dan 1 Desember 2026, sementara satu aduan dinyatakan gugur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan empat aduan tersebut telah memenuhi syarat verifikasi materiil dan dilimpahkan menjadi perkara. Sementara, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan.

"Dari lima aduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat," kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heddy, empat perkara tersebut akan diperiksa sekaligus dalam satu rangkaian persidangan. Hal itu dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.

  1. 1. Empat perkara terkait syarat pendidikan Gibran

    DKPP Mulai Sidang Aduan Pelanggaran Etik soal Ijazah Gibran 23 November
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Heddy menjelaskan, lima aduan yang diterima DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, terutama menyangkut persyaratan pendidikan Gibran.

    Aduan tersebut muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan pendidikan Gibran.

    Dalam putusannya, MK menyatakan tidak ditemukan ijazah atau dokumen sejenis yang menunjukkan kelulusan pendidikan setara SMA dari Gibran. Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu tidak dapat dianggap sebagai ijazah atau dokumen yang setara.

    Heddy menyebut, dari lima aduan yang masuk, empat telah memenuhi syarat verifikasi materiil. Dua aduan dinyatakan memenuhi syarat pada 4 November 2026, yakni aduan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil. Keduanya masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.

    Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 serta Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.

  2. 2. KPU dan Bawaslu menjadi pihak teradu

    DKPP Mulai Sidang Aduan Pelanggaran Etik soal Ijazah Gibran 23 November
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Heddy mengatakan, pokok aduan terhadap penyelenggara pemilu di antaranya berkaitan dengan dugaan kelalaian KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden, khususnya dokumen pendidikan.

    Selain itu, terdapat aduan yang mempersoalkan dugaan KPU memasukkan ketentuan tertentu dalam Peraturan KPU (PKPU). Proses penyusunan hingga masuknya ketentuan tersebut akan turut diperiksa dalam persidangan.

    Bawaslu juga menjadi pihak teradu dalam salah satu perkara. Lembaga pengawas pemilu itu diduga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap proses pencalonan tersebut.

    "Jadi, ada satu aduan yang mengadukan KPU, Bawaslu karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah," ujar Heddy.

    Ia menegaskan, pemeriksaan etik DKPP melekat pada individu penyelenggara pemilu, bukan institusinya. Karena itu, pihak yang diadukan harus dilihat berdasarkan jabatan dan tanggung jawabnya ketika proses pencalonan berlangsung.

    Heddy mencontohkan salah satu anggota KPU, Iffa, yang baru bergabung setelah Pilpres 2024 selesai karena menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan DKPP. Meski namanya turut diadukan, Heddy menyebut hal tersebut akan dijelaskan dalam persidangan karena Iffa belum menjabat sebagai anggota KPU RI ketika proses pencalonan berlangsung.

  3. 3. Sidang berlangsung dalam empat agenda hingga 1 Desember

    DKPP Mulai Sidang Aduan Pelanggaran Etik soal Ijazah Gibran 23 November
    Sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Jumat (5/6/2026). (Dok. DKPP)

    Heddy menjelaskan, pemeriksaan empat perkara tersebut akan dilakukan melalui empat agenda persidangan yang berlangsung pada hari berbeda.

    Pada 23 November 2026, DKPP akan mendengarkan pembacaan pokok aduan dari masing-masing pengadu sekaligus jawaban dari pihak teradu, yakni KPU dan Bawaslu.

    Selanjutnya, pada 24 November 2026, persidangan akan mendengarkan keterangan pihak terkait. Agenda berikutnya pada 25 November 2026 adalah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Adapun agenda terakhir dijadwalkan pada 1 Desember 2026 untuk mendalami keterangan para pihak.

    Heddy menegaskan, DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang bersifat pasif. Artinya, DKPP tidak bisa memeriksa atau memanggil penyelenggara pemilu tanpa adanya pengaduan yang memenuhi persyaratan.

    Pengadu juga wajib melengkapi identitas diri, minimal KTP, serta menyertakan sedikitnya dua alat bukti untuk mendukung pokok aduannya. Seluruh dalil pengaduan nantinya harus dibuktikan dalam persidangan yang berlangsung terbuka.

    Sementara itu, satu aduan yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi hingga batas waktu 18 November 2026, meski sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas administrasi.

    "DKPP tidak boleh menolak aduan. Poinnya di situ, tidak boleh. Dilarang menolak aduan dan dilarang menyuruh orang mengadukan," kata Heddy.

    Ia menegaskan, aduan yang tidak memenuhi persyaratan akan diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu. Apabila pengadu tidak melakukan perbaikan hingga tenggat waktu yang diberikan, barulah aduan tersebut dinyatakan gugur dan tidak diregistrasi sebagai perkara.

Related Articles

See More