Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sjafrie Temui Dasco di DPR, Usul UU Pertananan Direvisi

2 min read
Sjafrie Temui Dasco di DPR, Usul UU Pertananan Direvisi
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
  • Sjafrie mengusulkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara kepada Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen.

  • Dasco menyambut baik usulan tersebut, sementara aturan pertahanan saat ini disebut mengusung strategi defensif aktif.

  • Pemerintah dan DPR akan membentuk pokja, dengan formulasi revisi ditargetkan selesai akhir tahun untuk proses pada 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjfarie Sjamsoeddin mengungkap niatnya menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan. Sjafrie mengusulkan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang perlu disempurnakan setelah 28 tahun belum ada perubahan.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie menyebut, Dasco menyambut baik usulan tesebut dan merestui untuk melakukan Revisi UU Pertahanan Negara.

"Saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu (revisi uu pertahanan negara) dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," kata Sjafrie di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie mengatakan, UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini mengusung strategi pertahanan difensif aktif. Menurut dia, tidak ada satu pun pemikiran atau kepentingan untuk melakukan serangan di negara lain dalam aturan tersebut.

Karena itu, ia mengatakan, perlu ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana menjaga kepentingan nasional dengan membangun wilayah teritorial di wilayah Indonesia.

"Sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," kata dia.

Selanjutnya, Sjafrie mengatakan, pemerintah dan DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Ia pun menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir tahun ini, sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.

“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” tutur Sjafrie.

    Related Articles

    See More