Stafsus Wamensesneg Janji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa soal Ganti Menhut

Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi dan mencopot Menteri Kehutanan serta Wakil Menteri Kehutanan. Mereka menilai penanganan karhutla perlu dievaluasi dari sisi kebijakan, bukan hanya berfokus pada pemadaman api.

“Kita mau minta evaluasi dan copot itu Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Kehutanan. Kita mau minta evaluasi Satgas PKH tersebut,” kata salah satu mahasiswa.

Mereka mempertanyakan efektivitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Mereka menyebut kebakaran masih terjadi meskipun pemerintah telah menyita uang hingga belasan triliun rupiah.

“Berarti Bapak harus menyampaikan rekomendasi untuk?” tanya mahasiswa.

“Pergantian,” jawab Binbin.

Mahasiswa juga menyampaikan terkait dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat. Mereka meminta pemerintah menggratiskan pengobatan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Berdasarkan laporan dari teman paguyuban mahasiswa, masyarakat di sana tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan.

“Kita mau minta juga aspek kesehatan. Kita mau minta masyarakat di sana digratiskan pengobatannya,” ujar mahasiswa.

Menurut mereka, dampak bencana tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Masyarakat yang kehilangan kemampuan bekerja akibat asap juga perlu mendapat perhatian, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Mahasiswa turut mengkritik laporan pemerintah mengenai kondisi wilayah terdampak bencana. Mereka menilai kondisi di lapangan perlu diperiksa secara langsung agar kebijakan dan laporan pemerintah sesuai dengan kenyataan.

Mereka mencontohkan kondisi sekolah di Flores yang menurut pengalamannya masih menggunakan tenda setelah terdampak bencana. Hal itu berbeda dengan apa yang dilaporkan pemerintah bahwa sekolah di sana sudah berjalan dengan baik.

“Kami di sana Pak. Faktanya enggak? Enggak ada. Kami udah muak dibohong-bohongin,” ujar mahasiswa.

Mahasiswa juga mempertanyakan kelangkaan BBM yang disebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Flores, Aceh, Medan, dan Papua. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang didukung kajian mengenai penyebab persoalan tersebut.