Presma Trisakti Kritik Pemerintah Tak Diberi Ruang Sampaikan Aspirasi
Presma Trisakti Dhenni Ribowo mengkritik pemerintah karena mahasiswa merasa aspirasi demonstrasi mereka tetap dibatasi meski telah menempuh prosedur, termasuk bersurat dan berdialog.
Mahasiswa menuntut pemulihan ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan politik nasional, serta penanganan bencana yang lebih menyeluruh, termasuk penetapan status bencana nasional dan perhatian bagi korban karhutla.
Aksi juga mendesak pemberantasan rangkap jabatan serta evaluasi pejabat publik, pencopotan pejabat kehutanan, pengembalian supremasi sipil, dan perhatian terhadap ketimpangan serta dugaan korupsi di BNPB.
Jakarta, IDN Times – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, mengkritik pemerintah karena dinilai tidak memberikan ruang yang layak bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi, pada Kamis (29/10/2026).
Dhenni mengatakan, mahasiswa telah berupaya mengikuti prosedur birokrasi, termasuk menyurati pihak terkait dan menyampaikan aspirasi secara baik-baik. Namun, mereka tetap merasa tidak mendapat fasilitas untuk menyampaikan tuntutan di tempat yang semestinya.
“Kita sudah bersurat, kita sudah tadi ngomong baik-baik juga, cuman kita masih ditutup,” kata Denny saat ditemui dalam aksi demonstrasi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang aksi massa berikutnya apabila pemerintah terus membatasi ruang penyampaian aspirasi.
Berikut tiga tuntutan yang dibawa dalam aksi demonstrasi ini.
1. Memulihkan ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan politik nasional
Massa demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti (Demo Trisakti) mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). (IDN Times/Cantika Lutfiah) Dhenni menyebut pemulihan ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan politik nasional sebagai tuntutan pertama mahasiswa. “Yang pertama kita minta pulihkan ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan juga politik nasional. Karena secara general itu akar permasalahannya,” kata dia.
Mahasiswa juga membawa tuntutan terkait penanganan bencana, termasuk mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Menurut dia, keputusan tersebut berada di tangan pimpinan tertinggi eksekutif.
Dhenni turut menyebut masyarakat yang terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan kesempatan bekerja akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai penanganan kebakaran tidak cukup berfokus pada pemadaman, tetapi perlu memperhatikan dampak ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Tapi mereka gak mikirin orang-orang yang gak bisa kerja karena asap ini, makan bakal apa. Belum ada anggaran yang digelontorkan untuk itu,” ujarnya.
2. Memberantas rangkap jabatan dan mengevaluasi pejabat publik
Massa demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti (Demo Trisakti) mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). (IDN Times/Cantika Lutfiah) Tuntutan kedua berkaitan dengan kompetensi pejabat publik, termasuk persoalan rangkap jabatan. Dhenni mempertanyakan efektivitas pejabat yang memegang lebih dari satu posisi.
“Yang kedua kita minta berantas kompetensi dan juga beberapa pejabat publik yang memang notabene hari ini rangkap jabatan,” kata Dhenni.
Ia menilai pejabat publik seharusnya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebelum memegang jabatan tambahan. “Yang satu jabatan aja kerjanya belum tentu bener, dan hari ini banyak rangkap jabatan,” lanjutnya.
Dalam hal ini, Dhenni mendesak pencopotan menteri atau wakil menteri bidang kehutanan. Desakan tersebut disampaikan sebagai salah satu tuntutan mahasiswa terkait persoalan karhutla.
3. Kembalikan supremasi sipil
Massa demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti (Demo Trisakti) mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). (IDN Times/Cantika Lutfiah) Tuntutan ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil. Dhenni menegaskan bahwa tuntutan tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa mendorong perbaikan kondisi politik nasional.
“Yang ketiga kita sampaikan ya kita kembalikan supremasi sipil,” ujarnya.
Di luar tiga tuntutan utama tersebut, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberantas ketimpangan dan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Dia turut menyinggung dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, masyarakat yang tengah menghadapi bencana seharusnya mendapatkan perhatian dan bantuan yang memadai dari pemerintah.
