Status Kaldera Toba Terancam Dicabut, DPR Ingatkan Pemerintah

Menurut Puan, kartu kuning dari UNESCO sejak September 2023 itu merupakan sinyal yang tak biasa. Ia menegaskan, status Geopark Toba bukan sekadar label internasional, namun adalah cermin komitmen bangsa dalam menjaga ekologi, budaya, dan keberlanjutan pembangunan.

Puan mengingatkan, kalau status UGGp sampai dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional. 

"Selain menjadi tantangan, peringatan dari UNESCO ini juga menguji keseriusan kita dalam menjaga warisan dunia yang tidak ternilai," kata Ketua DPP PDI-P itu. 

Puan lantas menyoroti pentingnya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 agar sejalan dengan nomenklatur kelembagaan terbaru. Ia menilai, koordinasi lintas sektor masih belum optimal karena kerangka hukum belum diperbarui. 

"Ini urusan serius, jangan sampai tersandera oleh ketidaksinkronan birokrasi,” beber Puan.

Lebih lanjut, Mantan Menko PMK itu juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk tidak bekerja setengah hati. Puan mengimbau semua pihak terkait untuk melakukan kerja maksimal terhadap empat rekomendasi utama UNESCO.

“Rekomendasi UNESCO harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel,” ujar dia.

Puan memastikan, DPR mendukung penuh segala intervensi yang dilakukan guna mempertahankan status keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO. Ia meyakini semua rakyat Indonesia turut mendukung upaya mempertahankan Kaldera Toba agar terus mendapat pengakuan global.

"Toba adalah salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jika kita gagal menjaganya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya status geopark, tapi juga reputasi global kita dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan," tutur Puan.

Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi geopark terbanyak di dunia, Puan menilai kehilangan status UGGp Kaldera Toba akan menjadi preseden buruk.

Ia pun menegaskan, DPR RI siap mendorong pembahasan lintas komisi untuk mengawal percepatan perbaikan, termasuk dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan.

“Ini bukan lagi urusan Sumatra Utara saja, ini urusan nasional. Kita tidak boleh kalah oleh kelalaian administratif. Kaldera Toba harus diselamatkan sekarang, bukan nanti,” tutur Puan.

Diketahui, ancaman dicabutnya status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola.

Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang mengatakan bahwa waktu yang tersisa untuk perbaikan Kaldera Toba yang berada di Sumatera Utara itu hanya tinggal satu bulan sebelum tim asesor UNESCO datang melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.

Seharusnya, keanggotaan Kaldera Toba sejak resmi menjadi anggota UGGp pada 7 Juli 2020 dalam Sidang Ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, bisa memperkuat pembangunan berbasis geopark yang mencakup tiga pilar utama. Yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi.

Namun sejak diberi peringatan atau ‘kartu kuning’ oleh UNESCO pada September 2023, empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal.

Empat rekomendasi tersebut diantaranya peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola, pelaksanaan pelatihan manajemen untuk memahami prinsip-prinsip geopark global, dan peningkatan visibilitas melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.