Pemprov DKI Cari Dana Rp6 Miliar untuk Bangun JPO Tendean yang Rusak
- Pemprov DKI Jakarta membutuhkan sekitar Rp6 miliar untuk membangun kembali JPO Tendean yang rusak akibat ditabrak truk, dan sedang mencari sumber pendanaan dari KLB atau alternatif lain.
- Pemerintah memastikan pembangunan belum bisa dimulai karena anggaran belum tersedia, namun berbagai opsi seperti APBD Perubahan, CSR, hingga kerja sama strategis sedang dipertimbangkan.
- Pemprov DKI tetap menuntut ganti rugi kepada perusahaan truk yang menabrak JPO, sambil menegaskan pentingnya percepatan pembangunan karena lokasi JPO sangat padat aktivitas masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang rusak parah karena ditabrak truk sekitar Rp6 miliar.
Heru mengatakan saat ini Pemprov DKI sedang mencari anggaran untuk bangun JPO salah satunya salah satunya dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
"Jadi gini, yang jelas JPO-nya mau dibangun lagi ya. Akan dicarikan pembiayaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nggak nggak lama sudah ada kabar untuk pembangunan JPO mungkin dari KLB sekitar Rp5 sampai Rp6 miliar," ucap Heru di Balai Kota, Selasa (21/7/2026).
1. Pemprov DKI tetap tuntut ganti rugi
Meski demikian, Heru memastikan Pemprov DKI tetap menuntut tanggung jawab perusahan truk yang menabrak JPO Tendean untuk ganti rugi meski kasusnya saat ini masih proses di kepolisian.
"Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian. Yang jelas kita dari Pemprov menyatakan bahwa ada permintaan penggantian lah," ucapnya.
2. Anggaran bangun JPO belum tersedia
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencari berbagai sumber pendanaan untuk membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang rusak setelah tertabrak truk pengangkut alat borepile, pada Selasa (14/7/2026).
Pramono mengatakan, pembangunan JPO belum dapat langsung dilakukan karena anggarannya belum tersedia. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan menunda pembangunan mengingat JPO tersebut berada di lokasi yang padat aktivitas masyarakat.
"Kalau Bina Marga menyampaikan bahwa belum akan dibangun karena memang pasti anggarannya belum ada, maka dengan demikian saya akan mencarikan ruang apakah melalui APBD Perubahan, atau dana-dana CSR, atau dana-dana KLB, atau kami mengundang strategic partner untuk membangun itu," kata Pramono di Balai Kota, Rabu (15/7/2026).
3. JPO Tendean harus dibangun kembali
Menurut dia, keberadaan JPO Tendean sangat penting dan strategis sehingga harus segera dibangun kembali.
"Tetapi yang jelas, karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jadi, itu yang paling penting," ujarnya.
