Sudah Rembukan dengan Ma'ruf, Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Jilid 2?

13 Apr 2021, 20:15 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Isu perombakan kabinet atau reshuffle jilid II kembali bergema sejak munculnya rencana menambah Kementerian Investasi dan melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Basduki Baidlowi, bahkan mengatakan Ma'ruf sudah diajak Jokowi untuk membahas soal reshuffle kabinet.

"Kalau itu ada reshuffle dan seterusnya tentu saja Wapres sudah diajak rembukan setidaknya oleh Presiden," kata Masduki dalam keterangan persnya secara daring, Selasa (13/4/2021).

1. Akan ada pembicaraan lebih spesifik antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Wakil Presiden RI Maruf Amin Memimpin Salat Jumat di Masjid Baiturahman (Dok. Humas Setwapres)

Namun, saat ditanya lebih lanjut soal reshuffle ini, Masduki enggan membahasnya lebih jauh. Alasannya, perombakan kabinet merupakan ranah Presiden Jokowi.

"Saya tidak updating berbicara lebih jauh, karena nanti pada saatnya akan ada pembicaraan lebih spesifik antara Pak Presiden dan Wapres, dan nanti setelah selesai semuanya, clear semuanya, baru mungkin itu dibicarakan," jelasnya.

2. Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Saat dikonfirmasi mengenai isu reshuffle jilid II, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa urusan reshuffle menjadi prerogatif Presiden.

"Reshuffle hak prerogatif Presiden," ujar Fadjroel saat dihubungi IDN Times.

Ketika ditanya apakah benar reshuffle akan dilakukan setelah Lebaran 2021 ini, ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih tentang itu. "Saya belum mendapat konfirmasi," ujar Fadjroel.

3. DPR setuju pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemenristek ke Kemendikbud

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan dan penggabungan kementerian baru. Hal ini tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Dalam rapat, pertama DPR menyetujui pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi demi menciptakan Lapangan Kerja. Kedua, DPR menyepakati penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mendengar pertanyaan Dasco, peserta rapat langsung menjawab setuju.

DPR sendiri telah menerima surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Kemudian, surat ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 8 April 2021, yang menyepakati penggabungan dan pembentukan kementerian tersebut.

Dasco menjelaskan, pengambilan keputusan tentang penggabungan dan pembentukan kementerian itu berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.