Sudirman Said: Pusat Data Hitung Suara Prabowo ada di DPP Gerindra

Sudirman menerangkan lokasi pusat data BPN 02 Prabowo-Sandi betul adanya dan bukan akal-akalan belaka.

“Di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tentu ada. Kalau kemarin muncul ada bilang seolah-olah tidak ada di sana, itu perlu diluruskan, bertanya harus kepada orang yang tepat, mungkin ada bertanyanya ke security di pinggir jalan. Mereka kan sudah bekerja keras 24 jam,” kata Sudirman menjawab pertanyaan IDN Times saat konferensi pers di Media Center 02 Prabowo-Sandi, di area Kebayoran Baru, pada Jumat (26/4).

DPP yang dimaksud Sudirman itu tak lain adalah DPP Partai Gerindra. Sudirman mengklaim pusat data yang dimiliki BPN sudah dilengkapi dengan keamanan yang berlapis. 

Namun, ia menjelaskan yang bekerja untuk melakukan penghitungan suara melalui formulir C1 bukan hanya Partai Gerindra saja. Hal yang sama juga dilakukan oleh parpol pengusung. Tujuannya, agar semua data yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan apabila dibutuhkan. 

“(Lokasi pusat data ada) di Pasar Minggu,” kata dia. 

Sudriman juga mengklaim data-data yang dikumpulkan Tim BPN 02 Prabowo-Sandi sudah objektif.

“Justru, kami berharap pada pihak ketiga objektif, berpihak pada 01 dan 02, sehingga betul betul bekerja pada bangsa dan negara. Jadi, lebih cepat, lebih baik,” kata dia. 

Bisa jadi, lanjutnya, bila ditemukan temuan kecurangan yang begitu massif maka hal itu akan berpengaruh terhadap tenggat waktu penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU. Artinya, penetapan pemenang pemilu 2019 bisa ditunda dan tak harus dilakukan pada (22/5). 

“Bila begitu serius, maka bisa bisa penetapan 22 Mei itu harus ditunda. Pihak yang menyelenggarakan tentu akan mengatakan (temuan kecurangan) ini tidak serius. Tapi, jangan sakiti rakyat, jangan sakiti masyarakat,” kata dia lagi. 

Apalagi, masyarakat sudah turut berpartisipasi dengan melaporkan dugaan terjadinya kecurangan di berbagai lokasi. 

“Jadi, kami tidak ingin luka ini timbulkan amarah. Mudah-mudahan ini didengar oleh otoritas (KPU dan pemerintah),” terang dia.

Sementara, uniknya ketika kubu BPN ditantang untuk buka-bukaan data soal klaim kemenangan mereka, justru mengelak. Alih-alih menjelaskan secara terbuka, BPN malah mengalihkan fokus dan menuding telah terjadi kecurangan pemilu secara massif. 

Kini, BPN Prabowo-Sandi mendorong agar Bawaslu membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan pemilu 2019. 

“TPF nantinya beranggotakan masyarakat (yang independen) dan mudah-mudahan dapat dipercaya oleh publik. Selain itu, ada pula lembaga luar negeri yang akan memberikan keterangan," ujar Sudirman kemarin. 

Sementara, berdasarkan klaim Andre Rosiade, rencana untuk dibentuknya TPF sudah diberi sinyal positif dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"TKN berani gak bentuk TPF? Bawaslu aja mau kok," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade di Posko BPN 02, pada Jumat malam (26/4). 

Sementara, ketika dimintai tanggapannya soal usulan dari BPN agar dibentuk TPF kecurangan pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman malah menganggapnya belum perlu. Dalam pandangannya, pemilu 2019 masih berjalan di jalur yang semestinya. 

"Gak lah, saya merasa belum sampai sejauh itu. (TPF kecurangan pemilu) tidak dibutuhkan menurut saya," ujar Arief yang ditemui di kantor KPU di Jl. Imam Bonjol, Menteng. 

Ia turut menyebut publik perlu untuk diedukasi agar bisa memilah mana informasi yang bisa dipercaya. 

"Semua masih berjalan dengan sebagaimana mestinya," kata dia lagi.