Surat Suara Robek, MK Minta Hitung dan Coblos Ulang di TPS Cirebon II

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, MK menyatakan penentuan surat suara Pemohon yang robek dinyatakan menjadi sah atau tidak sah harus berdasarkan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

“Terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, adanya satu surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara, telah ternyata disebabkan karena tata cara atau prosedur penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan KPPS yang tidak mengesahkan surat suara tersebut meskipun terdapat kesepakatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Guntur.

Mahkamah berpendapat, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara a quo perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I adalah sama. Maka, Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan penghitungan ulang surat suara. 

Menurut Mahkamah, keputusan itu juga sejalan dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan perolehan suara yang dapat merugikan masyarakat, baik sebagai pemilih ataupun yang berhak dipilih. Maka demi kepastian hukum yang adil, proses pelaksanaan pemilihan umum termasuk penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat satu surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara adalah beralasan menurut hukum,” sebut Guntur.

Lebih lanjut, Mahkamah juga menyoroti permohonan Pemohon juga mendalilkan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat tiga suara sah yang telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan empat surat suara.

Berkenaan dengan fakta hukum, Mahkamah berpendapat tindakan KPU tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab harusnya terlebih dahulu dicatat dalam formulir kejadian khusus dan dibuatkan berita acara. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Guntur menambahkan, hal tersebut mencederai prinsip demokrasi dan kemurnian suara pemilih. 

“Maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum,” tegas Guntur.

Oleh sebabnya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan. Dengan catatan harus mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Lemahwungkuk, Kota Cirebon. 

Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.