Survei 2 Tahun Kabinet Merah Putih: Pigai dan Nusron Jadi Menteri Terburuk
Survei Matriks Politik Indonesia menilai Natalius Pigai dan Nusron Wahid sebagai dua menteri dengan kinerja terburuk.
Penilaian buruk juga diberikan kepada sejumlah menteri lain, termasuk Dody Hanggodo, Yandri Susanto, dan Bahlil Lahadalia.
Mayoritas responden menyatakan tidak puas terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih, dengan kinerja kurang memuaskan sebagai alasan utama.
Jakarta, IDN Times - Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik. Berdasarkan survei Matriks Politik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dinilai sebagai dua menteri dengan kinerja terburuk.
Natalius Pigai menempati peringkat pertama sebagai menteri terburuk dengan penilaian sebesar 82,6 persen. Sementara Nusron Wahid berada di posisi kedua dengan 78,3 persen, disusul Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebesar 75,2 persen.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
1. Pigai dan Nusron masuk tiga besar menteri terburuk
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat menghadiri sidang kabinet 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026). (YouTube Sekretariat Presiden) Selain Pigai, Nusron, dan Dody, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar menteri yang dinilai buruk oleh responden. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memperoleh penilaian 68,2 persen.
Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.
Menurut Supriyadi, penilaian terhadap Nusron menjadi sorotan karena tingkat popularitasnya cukup tinggi, yakni mencapai 72,9 persen.
“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” kata Supriyadi.
Sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron ikut ditangkap, selain kalangan politisi dan pengusaha. KPK juga tengah menelusuri penerimaan gratifikasi lainnya hingga jual-beli jabatan di lingkungan ATR/BPN.
“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” jelas Supriyadi.
2. Pigai dinilai kontroversial sejak awal menjabat
Menteri HAM Natalius Pigai ditemani Walikota Semarang Agustina Wilujeng berbicara mengenai teknis RUU HAM. (IDN Times/Fariz Fardianto) Natalius Pigai memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 54,3 persen. Sementara Dody Hanggodo hanya dikenal oleh 27,7 persen responden.
“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” terang Supriyadi.
Adapun Dody Hanggodo juga dinilai memiliki gaya komunikasi publik yang menuai persepsi negatif. Ia sebelumnya diterpa sejumlah isu, salah satunya terkait bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang membawa keluarga.
“Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga, hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” lanjut Supriyadi.
Menteri lain yang masuk dalam daftar dengan tingkat popularitas tinggi adalah Bahlil Lahadalia, yakni mencapai 85,3 persen. Sementara tingkat popularitas Yandri Susanto sebesar 35,1 persen dan Maruarar Sirait 34,3 persen.
Nama lain yang dinilai buruk yakni Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebesar 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 50,7 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini 45,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 40,3 persen.
3. Mayoritas publik belum puas dengan reshuffle kabinet
Presiden Prabowo memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026 (setkab.go.id) Survei yang sama juga mengukur kepuasan publik terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih. Prabowo disebut telah melakukan delapan kali perombakan kabinet sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2025.
Namun, banyaknya gelombang reshuffle tersebut belum sepenuhnya memuaskan publik. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku puas terhadap perombakan kabinet.
Sementara itu, sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas dan 6,3 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” tegas Supriyadi.
Adapun alasan utama publik menilai perlunya reshuffle terhadap menteri dan pejabat strategis lainnya adalah kinerja yang dianggap kurang memuaskan, yakni sebesar 45 persen.
Alasan berikutnya adalah pernyataan dan sikap kontroversial sebesar 31,1 persen, terlibat perkara hukum 10 persen, dan tidak sesuai penempatan 6,3 persen.
Kemudian, alasan jarang turun ke lapangan sebesar 2,7 persen, rangkap jabatan 1 persen, tidak loyal dengan garis Presiden 0,8 persen, dan alasan lainnya 0,7 persen. Sebanyak 2,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Matriks Politik Indonesia dilakukan pada 10-15 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Responden mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini sebesar sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
