Survei Smart City Index: Warga Jakarta Soroti Polusi hingga Macet

10 Apr 2025, 07:29 WIB

Lia Hutasoit

Barang bukti uang yang disita dari PT Asset Pacific terkait korupsi Duta Palma Grup (Dok. Kejagung)

Intinya sih...

Hasil riset Smart City Index 2025 menunjukkan kemacetan dan korupsi menjadi isu utama di Jakarta, Medan, dan Makassar.
Jakarta berada di peringkat 103 smart city di dunia, sedangkan Medan turun satu peringkat dari posisi 112 pada 2024 dan Makassar naik satu peringkat dari posisi 115 pada 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Hasil riset Smart City Index 2025 yang diterbitkan oleh IMD World Competitiveness Center (WCC) mencatat, kemacetan dan korupsi menjadi dua isu utama yang paling banyak dikeluhkan oleh warga di Jakarta, Medan, dan Makassar.

"Bagi warga Jakarta, tiga masalah penting yang perlu segera diselesaikan adalah polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan masalah korupsi atau transparansi. Warga Medan tiga masalah besar mereka adalah soal keamanan, korupsi, dan kemacetan. Sementara warga Makassar mempermasalahkan soal tingkat pengangguran yang tinggi, korupsi, dan kemacetan," tulis IMD WCC dalam keterangan resminnya, Rabu (9/4/2025).

Pada tahun ini Jakarta berada di peringkat 103 smart city di dunia, sedangkan Medan di peringkat 113, turun satu peringkat dari posisi 112 pada 2024 dan Makassar di peringkat 114, naik satu peringkat dari posisi 115 pada 2024.

1. Harga hunian yang tak terjangkau kini jadi masalah masyarakat kelas menengah

Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti soal harga hunian yang makin tidak terjangkau di berbagai kota-kota besar dunia yang masuk dalam IMD Smart City Indeks 2025.

Tingginya harga hunian di kota-kota besar memang sudah jadi isu dunia. Keterbatasan ketersediaan perumahan yang terjangkau tak lagi jadi masalah rumah tangga dengan pendapatan rendah, tapi sudah menyasar dan dirasakan masyarkat kelas menengah.

2. Tanyakan kesulitan warga temukan hunian

ilustrasi rupiah (IDN Times/Umi Kalsum)

IMD secara spesifik menanyakan apakah warga mengalami kesulitan untuk menemukan hunian dengan biaya sewa yang sama atau kurang dari 30 persen dari rata-rata gaji bulanan mereka.

Untuk Indonesia, kurang dari 20 persen warga menyatakan biaya hunian mereka di Jakarta berkisar 30 persen gaji bulanan. Selain itu, hanya 10 persen warga Medan yang menemukan harga hunian berkisar 30 persen gaji mereka per bulannya.

“Di berbagai belahan dunia, kota-kota besar memang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan menarik urbanisasi. Namun, keberhasilan ini sering diiringi pula dengan kenaikan biaya hidup yang signifikan,” kata Direktur WCC, Arturo Bris.

“Sehingga, kami melihat adanya jurang kesenjangan antara pertumbuhan gaji penduduk perkotaan dengan harga hunian sewa dan beli yang terus naik signifikan," lanjut dia.

3. Studi tahunan yang nilai persepsi tingkat kecerdasan dan kemajuan kota

Operasi penertiban parkir liar di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4/2025). (Dok. Polres Jakpus)

IMD Smart City Index adalah studi tahunan yang menilai persepsi warga terhadap tingkat kecerdasan dan kemajuan kota tempat mereka tinggal.

Studi ini mendefinisikan kota pintar sebagai kota yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, pelestarian lingkungan, dan keterlibatan sosial, demi meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Penilaian dilakukan berdasarkan data dari 39 survei yang mencerminkan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat.