Surya Paloh Dukung Komisi Percepatan Reformasi Polri: Agar Lebih Kuat

09 Nov 2025, 17:58 WIB

Amir Faisol

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebut terlalu dini evaluasi kinerja Prabowo-Gibran. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Prabowo resmi lantik Komisi Reformasi Polri
Prabowo minta Komisi Reformasi Polri beri laporan 3 bulan sekali
Anggota Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Langkah tersebut dinilainya telah diperhitungkan agar Polri sesuai dengan harapan masyarakat.

"Saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang pasti telah dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden ya, untuk bagaimana sesuai dengan harapan," kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).

Paloh menilai, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat memperkuat dan membuat Polri lebih maju ke depannya.

"Agar ada kemajuan yang lebih baik dalam memperkuat institusi Polri itu sendiri saya pikir," ujarnya.

1. Prabowo remi lantik Komisi Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir bersamanya dalam peresmian pabrik petrokimia Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten.

Presiden Prabowo Subianto melantik 10 orang menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025, tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Dalam pelantikan itu, Presiden Prabowo tampak mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi berwarna biru, lengkap dengan peci. Prabowo kemudian mendiktekan sumpah jabatan untuk anggota Komisi Reformasi Polri.

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.

2. Prabowo minta Komisi Reformasi Polri beri laporan 3 bulan sekali

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia.

“Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menekankan, Polri merupakan institusi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Ia juga mengingatkan, setiap institusi negara perlu dikaji secara terbuka agar terus berkembang dan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.

“Saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” ucap dia.

Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja bagi komisi tersebut. Namun, ia meminta agar laporan perkembangan disampaikan secara berkala kepadanya per tiga bulan.

“Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” ujarnya.

3. Anggota Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Berikut 10 nama yang dilantik Prabowo menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri:

1. Jimly Asshiddiqie (Ketua merangkap anggota)

- Ketua Mahkamah Konstitusi pertama 2003–2008

2. Yusril Ihza Mahendra

- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Supratman Andi Agtas

- Menteri Hukum

4. Otto Hasibuhan

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

5. Jenderal (Purn) Tito Karnavian

- Menteri Dalam Negeri

- Kapolri tahun 2016-2019

- Peraih Adhi Makayasa pada 1987

6. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

- Kapolri saat ini

7. Mahfud MD

- Mantan Menko Polhukam

- Mantan Ketua MK 2008-2013

8. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

- Kapori tahun 2015

- Peraih Adhi Makayasa 1982

9. Jenderal (Purn) Idham Azis

- Kapolri pada 2019-2021

10. Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri

- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian sejak 17 September 2025. Dofiri juga pernah menjabat Wakil Kapolri

- Peraih Adhi Makayasa 1989