Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dalam kasus proyek jalan yang menyeret anak buahnya, Topan Ginting. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding KPK mendapatkan intervensi politik.
"Keengganan KPK untuk menghadirkan Bobby di dalam persidangan mengindikasikan bahwa adanya dugaan intervensi politik," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Tak Kunjung Periksa Bobby, ICW Tuding KPK Dapat Intervensi Politik
Gubernur Sumut, Bobby Nasution (IDN Times/Indah Permata Sari)
Intinya sih...
Pemeriksaan Bobby Nasution pentingWana menilai pemanggilan Bobby Nasution merupakan faktor penting membongkar dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. ICW mendesak KPK agar membuka penyelidikan baru dan memeriksa dugaan keterlibatan Bobby Nasution.
ICW sebut Kastagas KPK tak mau periksa BobbyPenyidik KPK sudah mengusulkan kepada ketua satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa Bobby, namun ditolak. Menurut Zararah, KPK bisa langsung memanggil Bobby apabila sudah diperintah oleh hakim.
Anak buah Bobby kena OTT KPKKepala Dinas PUPR Sumut terjaring dalam operasi tangkap
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
1. Pemeriksaan Bobby Nasution penting
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah. (IDN Times/Margith Damanik)
Wana menilai pemanggilan Bobby Nasution merupakan faktor penting membongkar dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. KPK didesak membuka penyelidikan baru kasus ini dan memeriksa dugaan keterlibatan Bobby Nasution.
"ICW mendesak KPK agar membuka penyelidikan baru dan memeriksa dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam kasus korupsi pembangunan jalan Sipiongot - Batas Labuanbatu, dan Hutaimbaru - Sipiongot," ujarnya.
2. ICW sebut Kastagas KPK tak mau periksa Bobby
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution (dok. KPK)
Sebelumnya, Peneliti ICW Zararah Azhim Syah mengaku mendapatkan informasi bahwa Bobby Nasution sudah pernah diajukan untuk dipanggil oleh penyidik KPK. Namun, pengajuan itu ditolak.
"Penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada ketua satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa Bobby. Tapi, ketiga kepala satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa Bobby," kata Zararah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 14 November 2025.
Menurut Zararah, KPK bisa langsung memanggil Bobby apabila sudah diperintah oleh hakim. Sebab, perintah hakim bersifat mutlak untuk dijalankan, meski dipanggil dalam tahapan persidangan.
"Maka harusnya pada kasus ini, apabila ada petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus gitu. Jadi membuka kasus baru," ujar Zararah.
3. Anak buah Bobby kena OTT KPK
Topan Ginting saat turun dari mobil tahanan kejaksaan (IDN Times/Eko Agus Herianto)
Kasus tersebut awalnya menyeret nama anak buah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Topan Ginting. Kepala Dinas PUPR Sumut itu terjaring dalam operasi tangkap tangan bersama enam pihak yang ditangkap, namun hanya lima yang ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala DInas PUPR Provinsi Sumatra Utara), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara), Akhirudin Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
Tangkap tangan ini terkait enam proyek pembangunan jalan di Sumut senilai Rp231,8 miliar. Proyek-proyek tersebut adalah:
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI 2023 (Nilai proyek Rp56,5 miliar)
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang- Gunung Tua-Simpang Pal XI 2024 (Nilai proyek Rp17,5 miliar)
- Rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dan penanganan longsoran 2025
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI 2025
- Pembangunan Jalan Sipiongoit batas Labusel (Nilai proyek Rp96 miliar)
- Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot (Nilai proyek Rp61,8 miliar
Editorial Team
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us