Tandyo Jadi KSAD, TNI AD Dikerahkan Percepat Kopdes-Sekolah Rakyat
KSAD Jenderal Tandyo Budi Revita memprioritaskan percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, dan ketahanan pangan sesuai program Presiden Prabowo Subianto.
TNI AD juga akan mengerahkan prajurit untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut, serta melanjutkan operasi terhadap anggota OPM di Papua sambil meningkatkan kesejahteraan warga.
Tandyo menyebut telah terlibat membangun kekuatan TNI AD sejak menjadi Wakil Panglima; DPR menilai pertukaran jabatan dengan Maruli Simanjuntak sesuai kewenangan Presiden dan Panglima TNI.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita mengatakan, prioritasnya saat ini mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar operasionalnya bisa dipercepat. Beberapa program yang jadi prioritas untuk segera dijalankan mulai dari Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, hingga ketahanan pangan.
"Ini akan menjadi pekerjaan rumah dari angkatan darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, sekolah rakyat, hingga ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan," ungkap Tandyo usai dilantik oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis (15/10/2026).
Ia juga menambahkan, prajurit TNI AD akan dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Khususnya pemadaman di area yang terbuat dari lahan gambut.
"Kami di TNI AD akan mempercepat pemadaman ini," tutur Jenderal bintang empat itu.
1. Tandyo mengaku sudah terlibat pembangunan kekuatan prajurit AD sejak masih Wakil Panglima
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita usai mengikuti seremoni pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) Lebih lanjut, ketika ditanyakan posisinya yang seolah bertukar peran dengan Jenderal Maruli Simanjuntak, Tandyo hanya tersenyum. Maruli kini dilantik oleh Prabowo sebagai Wakil Panglima TNI. Sedangkan Tandyo kini menduduki kursi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), jabatan yang dulu dipegang oleh Maruli.
Menurut Tandyo, ia sudah terlibat untuk membangun kekuatan TNI AD sejak masih menjabat Wakil Panglima TNI.
"Kalau teman-teman media lihat saya juga membantu untuk pembangunan kekuatan lah. Kekuatan yang mungkin menjadi sektornya dari Pak Menteri Pertahanan, khususnya bagian dari TNI AD," katanya.Tandyo sendiri sering mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk meresmikan batalyon teritorial pembangunan (BTP).
2. KSAD akui banyak penangkapan terhadap anggota OPM
Tim satgas Yonif 9 Marinir terlibat kontak tembak dengan anggota OPM Kodap IV/Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (Dokumentasi TNI Habema) Sementara, ketika ditanyakan programnya untuk menghentikan tindak kekerasan di Papua, Tandyo mengakui saat ini sudah ada beberapa operasi yang dilakukan untuk menindak anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terakhir dalam operasi gabungan TNI Habema, mereka berhasil menembak mati tiga anggota OPM di Kabupaten Maybrat, Papua pada Jumat, 9 Oktober 2026.
"Kalau kita lihat, kan sekarang sudah banyak yang turun ya. Dalam dua tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup ramai dua tiga tahun lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun. Tentu ini akan menjadi deterrent (efek jera) bagi saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," kata Tandyo.
Selain itu, katanya, pemerintah juga tetap fokus untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga yang bermukim di Bumi Cendrawasih.
3. Pertukaran posisi Wakil Panglima TNI dan KSAD bukan masalah besar
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin soroti rotasi Wakil Panglima TNI dan KSAD. (IDN Times/Amir Faisol). Sementara, dalam pandangan anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin pertukaran posisi antara Jenderal Tandyo Budi Revita dengan Jenderal Maruli Simanjuntak bukan masalah besar. Sebab, itu menjadi kewenangan prerogratif Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI.
"Gak ada masalah. Terserah, itu hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah. Siapa pun panglimanya yang penting sesuai dengan prosedur," ungkap Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Hasanuddin mengingatkan, pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin prajurit dan menjaga profesionalisme TNI. Dia menyoroti perlunya mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi militer.
“Yang paling penting satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus judi online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit," tutur dia.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kesiapan tempur prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara. "Dan yang ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap," imbuhnya.
