Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri (dok. Istimewa)
  • MPR menampung masukan masyarakat dan menjadwalkan rapat Panitia Ad Hoc pada 23 November 2026 untuk membahas ketentuan pengisian jabatan Wakil Presiden.

  • Pengiriman dua nama cawapres masih dijadwalkan pada 25 November 2026, sedangkan sidang paripurna MPR tetap direncanakan pada 9 Desember 2026.

  • Mahfud MD menilai jadwal tersebut berpotensi bermasalah karena aturan mengatur pengajuan calon pengganti wapres dalam 14 hari kerja sebelum sidang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2 Desember 2026

Tanggal sidang istimewa sebelumnya ditetapkan pada 2 Desember 2026 sebelum diundur.

19 November 2026

Mahfud MD menyebut dua nama calon wakil presiden seharusnya sudah diajukan paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.

20 November 2026

Mahfud MD mengutip perhitungan bahwa jika Presiden menyerahkan nama pada Jumat, 20 November 2026, sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026.

Minggu (22/11/2026)

Abidin Fikri mengatakan masukan masyarakat, termasuk dari Mahfud MD, akan menjadi perhatian Panitia Ad Hoc MPR.

Senin (23/11/2026)

Panitia Tim Ad Hoc dijadwalkan kembali menggelar rapat untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan, Komstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR.

25 November 2026

Pengiriman dua nama calon wakil presiden ke MPR masih dijadwalkan pada Rabu, 25 November 2026.

9 Desember 2026

Sidang paripurna MPR tetap direncanakan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Polemik muncul mengenai jadwal pengiriman dua nama calon wakil presiden dan pelaksanaan sidang MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
  • Who?
    Abidin Fikri, Panitia Ad Hoc MPR, Presiden Prabowo Subianto, MPR RI, dan Mahfud MD.
  • Where?
    Pembahasan berlangsung dalam konteks kerja Panitia Ad Hoc MPR dan sidang MPR RI.
  • When?
    Rapat Panitia Ad Hoc dijadwalkan Senin, 23 November 2026. Pengiriman nama dijadwalkan 25 November 2026 dan sidang pada 9 Desember 2026.
  • Why?
    Mahfud MD menilai jadwal pengiriman dua nama cawapres berpotensi tidak sesuai ketentuan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.
  • How?
    MPR akan membahas peraturan perundang-undangan, UUD, UU MD3, dan tata tertib MPR melalui rapat Panitia Ad Hoc.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

MPR sedang membahas siapa calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran. Abidin Fikri bilang MPR akan mendengar masukan orang-orang. Dua nama calon masih akan dikirim pada 25 November. Sidang MPR masih direncanakan pada 9 Desember. Mahfud MD bilang waktunya mungkin tidak sesuai aturan dan mengusulkan sidang ditunda.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

MPR menyatakan akan menampung masukan masyarakat dan membahas kembali ketentuan yang berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden. Komitmen untuk berpegang pada konstitusi, UU MD3, serta tata tertib MPR menunjukkan adanya ruang pembahasan terhadap aturan dan jadwal yang sedang dipersoalkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, Abidin Fikri, menanggapi polemik penentuan tanggal pengiriman dua nama cawapres oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI yang dinilai menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dia mengatakan, MPR akan menampung semua masukan masyarakat.

Anggota MPR Fraksi PDIP itu mengatakan, Panitia Tim Ad Hoc akan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Rapat tersebut, kata dia, salah satunya untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan, Komstitusi, UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) MPR.

"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu," kata Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

1. MPR tegaskan jadwal sidang paripurna tak berubah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri (dok. Istimewa)

Politikus PDIP itu juga menegaskan, MPR berkomitmen untuk tetap berpegang pada konstitusi dalam pelaksanaan Sidang MPR terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Sementara itu, hingga saat ini, pengiriman dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR masih dijadwalkan pada Rabu, 25 November 2026. Sidang paripurna MPR juga tetap direncanakan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

"Seperti disampaikan Pak Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI," kata dia.

"Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026," imbuhnya.

2. Mahfud sebut jadwal pengiriman dua nama cawapres salahi aturan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto dan MPR bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih lewat sidang istimewa 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka nama dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.

"Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang. Bahkan tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan aturan di dalam UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

Mahfud menemukan, ada ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.

3. Mahfud MD usul MPR tunda sidang paripurna

Mahfud MD ketika menjadi kandidat wakil presiden di pemilu 2024 melawan Gibran Rakabuming Raka. (Dokumentasi TKN Prabowo-Gibran)

Mahfud pun menyarankan agar MPR kembali menunda sidang istimewa sesuai ketentuan, yakni 14 hari kerja sejak menerima dua nama calon wapres baru. Tujuannya agar ada kesesuaian antara ketentuan di dalam UUD, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini, Jumat (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC. Maka, harus dihitung 14 hari kerja penyerahannya," kata Mahfud.

Hal tersebut, kata Mahfud, bisa terlihat sepele, tetapi penting untuk tetap dilakukan agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
"Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," kata dia.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More