Trump Ancam Pajak Besar bagi Perusahaan yang Bangun Pusat Data AI di Luar AS

Donald Trump mengancam pajak besar dan sanksi bagi perusahaan teknologi AS yang membangun pusat data AI di luar negeri, demi mencegah akses China dan menjaga daya saing domestik.
Trump meminta warga tidak menolak pusat data, melainkan menegosiasikan keringanan pajak, potongan tagihan, dana komunitas, atau kompensasi dari perusahaan pengembang teknologi.
Penolakan publik terhadap pusat data menguat akibat kekhawatiran konsumsi listrik dan air; Senat meloloskan RUU agar pengelola menanggung biaya listrik serta penguatan jaringan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan pajak sangat besar bagi perusahaan teknologi AS yang membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat (20/11/2026) waktu setempat, sepulangnya dari Asia.
Trump tidak merinci dasar hukum maupun mekanisme penerapan pajak tersebut. Ia juga mendesak warga AS agar menerima pembangunan pusat data di wilayah mereka.
1. Alasan Trump mencegah pembangunan pusat data AI di luar negeri
Di hadapan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Trump menegaskan, fasilitas AI harus tetap dibangun di dalam negeri. "Kami tidak akan membiarkan perusahaan membangun pusat data di negara lain. Jika mereka tetap melakukannya, silakan saja. Namun, kami akan mengenakan pajak sangat besar kepada mereka," ujar Trump, dilansir CBC.
Trump menilai pembangunan pusat data di luar negeri membuka akses teknologi bagi China dan melemahkan daya saing AS. Ia juga menyebut, kebijakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan pembuatan cip canggih di luar negeri sangat merusak bagi negara.
"Kami tidak mengizinkan pusat data dibangun di negara lain karena China akan mengambil semuanya, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kami juga akan menjatuhkan sanksi berat kepada perusahaan yang mencoba melakukannya," kata Trump.
Ia turut menyoroti rencana proyek pusat data Google di Finlandia. "Mereka sekarang ingin membangun satu fasilitas di Finlandia, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi," ujar Trump.
Padahal, perusahaan menempatkan fasilitas dekat pengguna agar layanan pembayaran berlangsung cepat dan biaya pengiriman data lebih murah.
Sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), AS membatasi akses jarak jauh cip canggih untuk mencegah China melatih AI melalui negara ketiga, aturan yang disebut Beijing sebagai pemaksaan ekonomi.
2. Trump suruh warga minta imbalan dari perusahaan pengembang teknologi
Di tengah penolakan warga terhadap pusat data berskala besar, Trump meminta masyarakat menuntut keringanan pajak, potongan tagihan listrik dan air, dana untuk guru, atau uang tunai ke perusahaan terkait.
"Anda seharusnya memanfaatkan pusat data itu. Buat mereka membayar Anda dan komunitas Anda, tetapi jangan menutupnya. Buat kesepakatannya. Mereka punya banyak uang, ambil saja," kata Trump.
Pejabat Google dan Meta berjanji lebih terbuka di lokasi proyek untuk meredam keresahan publik. Perusahaan teknologi besar juga menawarkan pengurangan subsidi dari pembayar pajak, manfaat tambahan bagi warga, pengurangan dampak lingkungan, serta kenaikan nilai properti.
Ekonom UBS memperkirakan perusahaan teknologi besar membelanjakan hingga 1,8 triliun dolar AS (Rp32,93 kuadriliun) tahun depan untuk AI, terutama pusat data. Meski upah pekerja konstruksi seperti teknisi listrik naik, komponen utama seperti cip dan tembaga masih diimpor sehingga menahan keuntungan ekonomi domestik.
3. Pemilih tolak pembangunan pusat data karena khawatir berdampak pada tarif listrik
Sikap Trump bertolak belakang dengan pandangan pemilih pada pemilu sela 3 November 2026. Kemarahan publik atas besarnya konsumsi listrik dan air turut memengaruhi kekalahan Partai Republik sehingga Partai Demokrat menguasai Kongres.
Survei AP Voter Poll mencatat, sekitar tiga perempat pemilih menolak pembangunan pusat data baru di lingkungan mereka. Sementara itu, survei lain menunjukkan sekitar enam dari sepuluh warga lintas partai mendukung pembatasan fasilitas tersebut.
Trump menepis kekhawatiran itu dengan menyatakan pengembang akan membangun pembangkit listrik sendiri agar tarif listrik turun. Namun, analisis mencatat harga listrik grosir di dekat pusat data besar mencapai hingga 267 persen lebih tinggi dalam sebulan, dibandingkan lima tahun sebelumnya.
Pada Kamis (19/11/2026), Senat AS mengesahkan rancangan undang-undang lintas partai melalui pemungutan suara 62 banding 33 untuk mempercepat perizinan pembangkit dan jaringan listrik. Aturan yang diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat itu mewajibkan pengelola menanggung biaya listrik serta penguatan jaringan, langkah yang dipuji Trump.























