TAP MPRS 33 Resmi Dicabut, Tuduhan Bung Karno Dalangi G30S/PKI Gugur

30 Sep 2026, 12:45 WIB2 min read

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan surat pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 kepada keluarga Bung Karno. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada 9 September 2024, yang sebelumnya memuat tuduhan Sukarno menguntungkan G30S dan melindungi tokoh PKI.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan surat pencabutan kepada keluarga Sukarno, termasuk Guntur, Megawati, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputro.
MPR menyatakan tuduhan Sukarno tidak pernah dibuktikan secara hukum hingga wafat pada 1970, sehingga bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

1965

Bung Karno dituduh memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI.

21 Juni 1970

Bung Karno wafat di RSPAD Jakarta dalam status tahanan politik di Wisma Yaso. Perintah penegakan hukum dan keadilan atas tuduhan terhadapnya tidak pernah dilaksanakan hingga ia wafat.

Senin, 9 September 2024

MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan menyerahkan surat pencabutan kepada keluarga Sukarno. Tuduhan bahwa Sukarno tidak setia kepada NKRI dan bersekutu dengan PKI dinyatakan tidak terbukti secara yuridis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
MPR RI mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang memuat tuduhan bahwa Presiden Sukarno mengambil keputusan menguntungkan G30S dan melindungi tokoh PKI.
Who?
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan surat pencabutan kepada Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.
Where?
Penyerahan surat pencabutan berlangsung di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta.
When?
Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 diumumkan pada Senin, 9 September 2024.
Why?
TAP tersebut dinyatakan tidak berlaku dan masuk kelompok ketetapan yang tidak memerlukan tindakan hukum lanjutan karena bersifat final, telah dicabut, atau selesai dilaksanakan.
How?
MPR menindaklanjuti surat Menteri Hukum dan HAM, kemudian Ketua MPR menyerahkan surat pencabutan kepada keluarga Sukarno.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

MPR mencabut aturan lama yang menuduh Presiden Sukarno membantu G30S dan PKI. Surat pencabutan itu diberikan kepada anak-anak Sukarno, seperti Megawati dan Guntur. Dulu tuduhan itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai Sukarno meninggal. Sekarang, tuduhan itu tidak berlaku lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menghadirkan ruang pemulihan nama baik Sukarno secara yuridis, karena tuduhan terhadapnya disebut tidak pernah dibuktikan melalui hukum dan keadilan. Penyerahan surat kepada keluarganya juga memberi pengakuan resmi atas persoalan yang lama menyisakan beban psikologis dan politis, selaras dengan prinsip negara berdasarkan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada Senin, 9 September 2024. Adapun TAP MPRS ini menyebut bahwa Presiden Sukarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S dan melindungi para tokoh PKI.

Ketua MPR RI saat itu, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menyerahkan langsung surat pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Presiden pertama RI Sukarno.

Surat itu diterima langsung oleh sejumlah anak Sukarno, antara lain Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Bamsoet mengatakan, MPR telah menerima Surat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) perihal tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Dengan begitu, sang Proklamator tak terbukti atas tuduhan tak setia terhadap NKRI dan bersekutu dengan PKI.

“TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Bamsoet, di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Bamsoet menjelaskan, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Kendati demikian, Bamsoet menyadari, meskipun ketetapan tersebut dicabut, ada persoalan yang bersifat psikologis dan politis terkait tuduhan bahwa Bung Karno telah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada 1965.

Di sisi yang lain, penegakan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tuduhan tersebut sebagaimana perintah Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPR/1967 tidak pernah dilaksanakan sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, dalam status tahanan politik di Wisma Yaso Jakarta.

"Dengan demikian, secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum," kata dia.