Sejarah G30S 1965: Latar Belakang, Kronologi, hingga Lahirnya Orde Baru

Untuk memahami G30S, situasi politik Indonesia pada awal 1960-an perlu dilihat terlebih dahulu. Saat itu, Indonesia berada di bawah sistem Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno. Kekuatan politik utama terdiri dari Presiden Sukarno, militer, dan PKI yang memiliki pengaruh politik cukup besar.

Hubungan antara PKI dan sebagian kalangan militer, terutama Angkatan Darat, semakin tegang. PKI mendorong berbagai agenda politik dan sosial, sementara sebagian petinggi Angkatan Darat memandang perkembangan pengaruh PKI sebagai ancaman terhadap posisi mereka dan arah politik negara.

Ketegangan semakin meningkat ketika beredar isu mengenai keberadaan "Dewan Jenderal". Kelompok yang kemudian menjalankan G30S meyakini adanya kelompok jenderal Angkatan Darat yang sedang mempersiapkan kudeta terhadap Sukarno. Informasi mengenai Dewan Jenderal itu kemudian menjadi salah satu latar yang digunakan untuk membenarkan operasi penculikan sejumlah jenderal.

Di sisi lain, situasi ekonomi Indonesia juga memburuk. Inflasi tinggi, ketegangan politik, serta konfrontasi Indonesia-Malaysia membuat keadaan pemerintahan Sukarno semakin sulit. Pemerintah juga menghadapi persaingan tajam antarkekuatan politik.

Dalam kondisi tersebut, sekelompok perwira militer yang dipimpin Letkol Untung Samsoeri dari Resimen Tjakrabirawa merencanakan operasi terhadap sejumlah petinggi Angkatan Darat. Dalam versi yang disampaikan para pelaku, operasi tersebut bertujuan menangkap para jenderal yang dianggap akan melakukan kudeta dan menghadapkan mereka kepada Presiden Sukarno. Namun, operasi tersebut kemudian berubah menjadi penculikan dan pembunuhan.

Keterlibatan PKI menjadi salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah G30S. Pemerintahan Orde Baru menetapkan PKI sebagai dalang utama. Namun, kajian historiografi setelah 1998 mempertanyakan narasi tunggal tersebut, dan menyoroti hubungan antara sejumlah tokoh PKI dengan perwira militer yang menjalankan operasi.

Dengan demikian, keterlibatan sejumlah unsur PKI dalam rangkaian peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah yang terdokumentasi, tetapi tingkat tanggung jawab dan peran masing-masing aktor tetap menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang terlibat dalam G30S bergerak untuk menculik sejumlah petinggi Angkatan Darat. Operasi tersebut dipimpin Letkol Untung.

Sasaran utamanya adalah tujuh perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, Mayjen S. Parman, dan Jenderal A.H. Nasution.

Dalam pelaksanaannya, Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, Panjaitan, Sutoyo, dan S. Parman terbunuh. Sementara A.H. Nasution berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan, meski putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Pierre Tendean, menjadi korban. Pierre Tendean kemudian dibawa bersama para jenderal lainnya ke Lubang Buaya.

Pada pagi 1 Oktober 1965, kelompok G30S menguasai sejumlah lokasi strategis di Jakarta, termasuk studio Radio Republik Indonesia (RRI). Melalui siaran radio, mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan menyatakan Kabinet Dwikora dalam status demisioner.

Namun, gerakan tersebut tidak berhasil menguasai Jakarta secara penuh. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengambil kendali operasi penumpasan. Pasukan Angkatan Darat kemudian merebut kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk RRI.

Setelah gerakan tersebut berhasil dipatahkan di Jakarta, pengejaran terhadap kelompok yang dianggap terlibat dilakukan. Lokasi Lubang Buaya kemudian menjadi pusat pencarian para korban.

Jenazah tujuh korban ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Proses pengangkatan dimulai pada 3 Oktober dan seluruh jenazah berhasil dievakuasi pada 4 Oktober 1965. Ketujuh korban kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965.

Peristiwa tersebut segera mengubah konstelasi politik nasional. Soeharto dan Angkatan Darat mengambil posisi semakin dominan, sedangkan PKI menjadi sasaran penindakan besar-besaran.

Setelah G30S, terjadi penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan PKI atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Kekerasan berlangsung di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Bali.

Komnas HAM menyebut rangkaian kekerasan 1965-1966 sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Lembaga tersebut mencatat adanya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, hingga penghilangan orang secara paksa.

Jumlah korban jiwa dalam kekerasan 1965-1966 masih diperdebatkan. Human Rights Watch, berdasarkan berbagai kajian dan dokumen yang dibuka, menyebut sedikitnya sekitar 500 ribu orang tewas, sementara sejumlah perkiraan lain mencapai sekitar satu juta orang. Karena perbedaan metodologi dan keterbatasan data, angka pasti korban tidak pernah sepenuhnya disepakati.

Sementara itu, posisi politik Sukarno semakin melemah. Pemerintah menghadapi tekanan politik dan ekonomi, sedangkan demonstrasi mahasiswa semakin besar. Pada Januari 1966, mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur yang dianggap terlibat G30S, serta penurunan harga.

Puncak perubahan terjadi pada 11 Maret 1966. Di tengah situasi politik yang semakin tegang, Sukarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Surat tersebut memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Sehari setelah menerima Supersemar, Soeharto membubarkan PKI dan melarang aktivitasnya. Penangkapan terhadap sejumlah orang yang dianggap terlibat G30S juga dilakukan.

Supersemar kemudian menjadi titik penting dalam peralihan kekuasaan. Namun, naskah asli Supersemar hingga kini tidak ditemukan dan terdapat sejumlah versi dokumen yang beredar. Karena itu, sejarah mengenai proses penerbitan serta penggunaan kewenangan dalam Supersemar juga menjadi bagian dari perdebatan sejarah Indonesia. ANRI memasukkan Supersemar sebagai salah satu arsip penting dalam historiografi Indonesia.

Pada Juni-Juli 1966, MPRS menggelar sidang dan mengukuhkan sejumlah keputusan yang memperkuat posisi Soeharto serta melarang PKI dan penyebaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Pertanggungjawaban Sukarno melalui pidato Nawaksara kemudian ditolak MPRS.

Pada 12 Maret 1967, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Perubahan tersebut menandai berakhirnya dominasi politik Sukarno dan dimulainya Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berlangsung sekitar 32 tahun, hingga Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.

Dengan demikian, G30S tidak hanya menjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada akhir September 1965. Peristiwa tersebut menjadi pemicu rangkaian perubahan politik, kekerasan massal, pelarangan PKI, melemahnya kekuasaan Sukarno, hingga konsolidasi kekuasaan Soeharto yang kemudian membentuk Orde Baru. Sejarah G30S dan dampaknya sampai sekarang tetap menjadi objek penelitian dan perdebatan, terutama mengenai aktor, motif, serta rangkaian sebab-akibat di balik pergantian kekuasaan tersebut.