4 Menteri Jokowi 'Serang' Anies Baswedan Lantaran Terapkan PSBB Total
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (Instagram.com/kominfotik_ju)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali berlaku di DKI Jakarta mencemaskan beberapa pihak, tak terkecuali pemerintah pusat.
Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan PSBB total pada 14 September 2020 mendatang, para menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun angkat suara.
Lalu, siapa saja menteri Jokowi yang menanggapi tentang pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta?
1. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengumuman PSBB membuat IHSG anjlok
Komite Penanganan COVID-19 dan PEN memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu yang pernyataannya paling disoroti. Sejak pengetatan PSBB DKI Jakarta diumumkan, dia mengatakan, membawa dampak bagi perekonomian.
Airlangga mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot pada Kamis, 10 September 2020, disebabkan kebijakan PSBB yang akan diberlakukan kembali di ibu kota.
"Berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, hari ini masih tidak pasti karena annoucement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah lima ribu," ujar dia.
Selain itu, pria yang menjabat sebagai Ketua Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ini juga mengatakan, pegawai pemerintah tetap diizinkan bekerja dari kantor. Padahal, Anies meminta perkantoran di luar 11 sektor yang diizinkan bekerja dari rumah.
"Tentunya kalau pekerja kantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, tapi tentu presentasinya akan ditentukan," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 September 2020.
Airlangga mengatakan pemerintah melalui bantuan TNI-Polri akan melakukan operasi yustisi untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Operasi ini, kata dia, tidak hanya dilakukan di titik-titik tertentu saja, melainkan juga di perkantoran.
"Ini sudah dirapatkan dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad, termasuk di perkantoran," tutur dia.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas di dalam negeri. Sebab, pemerintah memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas maupun kapasitas kesehatan.
"Karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 September 2020.
Pernyataan Airlangga seolah menyindir Anies Baswedan. Baru-baru ini, Anies menyampaikan bahwa sejak memasuki masa PSBB transisi, persentase keterisian tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 meningkat. Terutama pada Agustus, lantaran kasus positif virus corona terus meningkat.
Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Pernikahan Diperketat Sesuai Protokol Kesehatan
2. Menperin Agus Gumiwang menyebut keputusan PSBB DKI berpengaruh pada sektor industri
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Tangkapan layar YouTube/Kementerian Perindustrian RI)Editor’s picks
Tak hanya Airlangga, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang juga angkat bicara. Dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis, 10 September 2020, Agus mengatakan keputusan Anies tersebut akan memengaruhi sektor industri manufaktur. Pengaruhnya bukan hanya di Jakarta, tapi bisa seluruh Indonesia.
"Kita sudah mendengar beberapa berita bahwa DKI Jakarta menerapkan PSBB kembali, dan ini sedikit banyak akan kembali memengaruhi industri manufaktur yang ada di Indonesia," kata Agus.
Dia mengaku khawatir kebijakan PSBB yang diterapkan di Jakarta akan diikuti beberapa daerah lainnya. Jika itu terjadi, maka sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia semakin tertekan.
“Apalagi kalau diikuti provinsi lain di RI yang kembali menerapkan PSBB ketat, kami melihat industri yang sudah menggeliat ini kami khawatir mendapat tekanan. Tapi memang kami sampaikan, bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus.
3. Mendag Agus Suparmanto ingin PSBB total tak halangi jalur distribusi
Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto saat kegiatan peresmian Pasar Gentan, Sleman pada Kamis (2/7/2020). IDN Times/Siti UmaiyahSelanjutnya, ada juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Dalam acara yang sama dengan Menperin Agus Gumiwang, Agus Suparmanto menegaskan bahwa penerapan PSBB total yang berlangsung mulai 14 September 2020 tidak boleh menghalangi jalur distribusi.
“Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi,” kata dia dalam Rakornas Kadin di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
Agus mengatakan, jalur distribusi tidak boleh terhalangi oleh penerapan PSBB agar supply chain atau rantai pasok tidak terganggu. Setiap wilayah, kata dia, termasuk DKI Jakarta, yang memberlakukan PSBB harus mampu memberikan kelancaran terhadap jalur distribusi, termasuk logistik agar usaha serta perekonomian tetap berjalan.
Hal itu harus dipastikan mengingat konsumsi memiliki porsi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga jalur distribusi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi realisasi itu.
“PDB kita 50 persen konsumsi, jadi kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita,” kata Agus.
4. Wamenlu Mahendra Siregar minta kebijakan PSBB total dikecualikan untuk sektor usaha
Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Tak hanya ketiga menteri itu saja, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar juga menanggapi penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Dia mengusulkan agar penerapan kebijakan Anies tersebut dapat dikecualikan untuk sektor usaha, yang telah mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik.
“Apakah Kadin bisa mengusulkan pada Pemprov yang melakukan PSBB memberi pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha, yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan,” kata Wamenlu dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
Mahendra juga mencontohkan tentang sektor usaha yang dinilai telah mampu menerapkan protokol kesehatan, seperti perusahaan yang menyediakan transportasi khusus bagi pegawainya, sehingga mereka tidak perlu menggunakan transportasi umum.
“Mereka telah mampu menerapkan standar kesehatan tinggi, seperti mengatur transportasi pekerja sendiri atau mengharuskan pekerjanya tidak boleh menggunakan transportasi umum,” ujar dia.
“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan,” Mahendra menambahkan.
Baca Juga: DPRD Kritik Anies Gegara Tak Dilibatkan Dalam Kebijakan PSBB Total
Berita Terkini Lainnya
