Tegaskan Komitmen HAM Indonesia, WamenHAM Hadiri Sidang PBB di Jenewa

Dalam upaya memperkuat peran penting Indonesia di Dewan HAM PBB, Kementerian HAM sebagai instansi pemerintah yang menjadi leading sector isu HAM, akan turut berperan aktif  dalam pelaksanaan keanggotaan Indonesia melalui partisipasi dalam sidang antar negara di Dewan HAM pada 23-27 Juni 2025. 

Pada sesi tersebut, Kementerian HAM bertindak sebagai Delegasi Indonesia dan  mengangkat berbagai isu-isu HAM terkini. Isu-isu tersebut akan dibahas dalam berbagai sesi dialog antar negara di Dewan HAM, termasuk Dialog Interaktif dengan Ahli Independen tentang solidaritas internasional, pelapor khusus mengenai Myanmar, pelapor khusus tentang hakim dan pengacara, diskriminasi terhadap perempuan, trafficking, dan kemiskinan. 

“Dalam sidang tersebut, kami akan menyampaikan perkembangan, tantangan, serta pencapaian Indonesia dalam bidang hak asasi manusia, termasuk langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di tingkat nasional,” jelasnya. 

Selain menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-59, Mugiyanto juga dijadwalkan menghadiri serangkaian pertemuan bilateral penting, antara lain: 

• Pertemuan dengan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB, Nada Al-Nashif, yang membahas peluang kerja sama teknis, pelatihan kapasitas, dan penguatan lembaga-lembaga nasional HAM Indonesia.

• Pertemuan dengan Presiden Dewan HAM PBB, H.E. Jürg Lauber, sekaligus menjabat sebagai Wakil Tetap Swiss untuk PBB di Jenewa. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas dukungan Indonesia terhadap peran Dewan HAM sebagai forum dialog yang inklusif dan upaya penguatan efektivitas kerja Dewan di masa mendatang.

• Dialog bersama NGO HAM internasional yang bermarkas di Jenewa, guna menyampaikan pembaruan kebijakan HAM nasional serta membuka ruang komunikasi terbuka antara Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional.

  “Kehadiran Kementerian HAM dalam sidang di dewan HAM PBB ini perlu dipandang tidak hanya sebagai komitmen namun juga, keterbukaan Indonesia terhadap mekanisme HAM internasional serta kesiapan untuk terus meningkatkan kinerja perlindungan HAM di dalam negeri,” kata dia. 

Mugiyanto menegaskan, partisipasi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan wujud tanggung jawab moral serta politik sebagai anggota aktif dalam komunitas internasional. 

“Kami percaya bahwa pemajuan hak asasi manusia perlu dilakukan melalui dialog yang setara, kerja sama saling menghormati, dan saling belajar atas praktik-praktik baik di berbagai negara,” imbuhnya. 

Mugiyanto juga turut mengapresiasi peran strategis perwakilan tetap Indonesia dalam diplomasi HAM. 

“Bersama PTRI, kami di Kementerian HAM RI memastikan bahwa seluruh proses diplomasi dan komunikasi yang dilakukan dalam forum internasional ini tetap mengedepankan kepentingan nasional dengan semangat konstruktif, dialog terbuka, dan prinsip saling menghormati,” ungkapnya.