Tekan Polusi, Satgas DKI Awasi Cerobong Pabrik Pakan Ternak di Jaktim

27 Sep 2023, 15:55 WIB

DLH segel pabrik pengolahan kelapa sawit yang berpotensi cemari Udara. (dok. DLH)

Jakarta, IDN Times - Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta menyambangi perusahaan pembuatan pakan ternak, PT CIF, di Jakarta Timur.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya mengawasi cerobong pabrik di Jakarta. Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi dan pengendalian pencemaran udara emisi tidak bergerak di DKI Jakarta.

"Tim Satgas terus mengawasi cerobong-cerobong industri yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara di Jakarta,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2023).

1. Wilayah Jakarta Timur menjadi target operasi

DLH segel pabrik pengolahan kelapa sawit yang berpotensi cemari Udara. (dok. DLH)

Asep menerangkan, alasan satgas yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Suku Dinas LH Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya mendatangi pabrik di Jakarta Timur. Menurutnya, pabrik di wilayah itu telah menjadi target operasi satgas.

"Karena wilayah tersebut memiliki banyak industri dan berpotensi menjadi salah satu penyumbang sumber emisi tidak bergerak di DKI Jakarta," katanya

2. DLH akan pantau pabrik yang gunakan batubara

DLH segel Pabrik Kelapa Sawit (dok. DLH)

Asep mengatakan DLH DKI terus memantau pabrik di kawasan industri sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Khususnya, pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.

“Jadi kita harus awasi secara menyeluruh semua industri terutama yang masih menggunakan batu bara. Pengawasan ini juga bagian dari sosialisasi target Pemprov DKI yang pada 2030 semua industri di Jakarta harus rendah emisi,” tegas Asep.

3. Semua industri yang berpotensi mencemari kualitas udara akan diawasi

DLH segel Pabrik Kelapa Sawit (dok. DLH)

Selain itu, menurut data hasil pantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) milik DLH DKI Jakarta, wilayah Jakarta Timur jadi salah satu wilayah yang memiliki rata-rata Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) paling tinggi dibanding wilayah lainnya.

“Kalau begitu, semua yang berpotensi mencemari kualitas udara akan diawasi, dan operasi ini adalah bentuk pengawasan. Tentu, jika terbukti melanggar jelas akan kami sanksi bahkan sampai pencabutan izin lingkungan,” kata Asep.