Tenaga Honorer Dihapus, PB PGRI: Sekolah Bisa Lumpuh!

Ia menilai kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tidak relevan dengan situasi dan kondisi di dunia pendidikan Tanah Air, mengingat terbatasnya jumlah guru negeri yang ada saat ini.

“Jadi kan harus dilihat mungkin ada timelinenya, kapan tidak adanya. Nah sekarang kalau honorer di satu daerah gak ada itu lumpuh sekolah, karena hanya ada satu dua guru negeri di sekolah, terbantu karena itu,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemendikbud tahun lalu, kata Unifah, guru negeri di seluruh Indonesia hanya sebesar 48 persen. Sementara tahun ini diperkirakan ada 50-70 ribu guru yang akan memasuki masa pensiun.

Oleh sebab itu peran guru honorer sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di sejumlah sekolah tersebut.

“Belum lagi banyak guru diambil untuk jabatan-jabatan tertentu di daerah jadi itu makin berkurang. Karena itu harus ada solusi, kami memahami kita harus move on kepada peningkatan kualitas, tetapi yang ini juga gak boleh diabaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Kesepakatan itu menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 yang dilakukan Komisi II DPR pada Senin (20/1) lalu.