Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso (IDN Times/ IG polritvradio.official)
  • Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan sidang KKEP Polri pada 17 November 2026.

  • Eko Hadi dinyatakan bersekongkol dalam akses ilegal berupa penyadapan dengan akses atau perangkat teknologi Polri secara tidak profesional dan prosedural.

  • Sidang etik selama sembilan jam menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR atas permintaan Eko Hadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Eko Hadi Santoso diberhentikan dari Polri karena dianggap ikut bersepakat menyadap Presiden Prabowo dengan alat Polri tanpa cara yang benar. Sidangnya berlangsung sembilan jam dan ada sembilan saksi. Eko Hadi tidak setuju dengan keputusan itu. Sekarang ia mengajukan banding.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Proses ini menunjukkan mekanisme etik Polri berjalan dengan pemeriksaan yang melibatkan sembilan saksi, termasuk saksi yang meringankan bagi terduga pelanggar. Pemberian sanksi etika dan administratif mencerminkan penanganan terhadap dugaan penyalahgunaan akses teknologi, sementara pengajuan banding membuka ruang bagi Eko Hadi untuk menempuh prosedur yang tersedia.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) menyatakan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).

Eko Hadi sebelumnya dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan putusan sidang menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi.

"Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo, di gedung Propam Polri, Selasa malam.

Selain sanksi etika, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

"Atas putusan tersebut, pelanggar EHS menyatakan banding," ujar dia.

Sidang etik Eko Hadi berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, sembilan saksi dihadirkan, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi berinisial DR.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More