Jakarta, IDN Times - Panitia kerja (Panja) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat pada Rabu (18/11/2026). Salah satu poin yang diterima menyangkut perubahan nama RUU dari semula RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra mengatakan, mereka telah menyelesaikan tugas dalam hal perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat atau frasa, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran dan sistematika sesuai ketentuan.
"Selanjutnya timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan. Selain itu sudah dilakukan sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya," ungkap Soedeson di dalam rapat kerja hari ini.
Maka, laporan sinkronisasi itu diserahkan kepada panitia kerja untuk ditindak lanjuti. Timus dan timsin terdiri dari tenaga ahli, badan keahlian DPR, pemerintah dan sekretariat.
Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan usai menerima laporan dari tim perumus dan tim sinkronisasi, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat pertama mengenai RUU Perampasan Aset tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. "Pembahasan akan dilakukan pada pukul 13.00 siang ini," kata Habiburokhman.
Pembahasan di tingkat pertama merupakan satu tahapan sebelum nantinya disahkan di sidang paripurna. DPR terlihat mengebut proses pembahasan RUU Perampasan Aset agar bisa mengejar tenggat waktu dan janji bisa disahkan paling lambat 31 Desember 2026.