Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ruang rapat komisi III DPR RI yang membahas soal RUU Perampasan Aset. (IDN Times/Santi Dewi)
  • Panja Komisi III DPR menyetujui hasil tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Perampasan Aset dalam rapat Rabu, 18 November 2026.
  • Nama rancangan diubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, setelah perbaikan redaksional serta sinkronisasi pasal.
  • Komisi III DPR menjadwalkan pembahasan tingkat pertama pukul 13.00, sebagai tahap sebelum paripurna, dengan target pengesahan paling lambat 31 Desember 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Panja Komisi III DPR menyetujui hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Perampasan Aset, termasuk perubahan nama menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
  • Who?
    Panja Komisi III DPR, tim perumus, tim sinkronisasi, Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, tenaga ahli, Badan Keahlian DPR, pemerintah, dan sekretariat terlibat dalam proses pembahasan.
  • Where?
    Rapat kerja berlangsung di lingkungan DPR di Jakarta.
  • When?
    Persetujuan hasil timus dan timsin dilakukan Rabu, 18 November 2026. Pembahasan tingkat pertama dijadwalkan pukul 13.00 pada hari yang sama.
  • Why?
    Hasil sinkronisasi diserahkan kepada Panja untuk menindaklanjuti perbaikan redaksional, keselarasan pasal, pengacuan pasal, serta mencegah pertentangan atau perbedaan penafsiran antarpasal.
  • How?
    Timus dan timsin menyisir redaksi, penomoran, sistematika, serta isi pasal. Setelah laporannya diterima Panja, DPR melanjutkan pembahasan tingkat pertama sebelum pengesahan dalam sidang paripurna.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Orang-orang di DPR menerima hasil kerja tim yang memperbaiki aturan tentang mengambil aset dari pelaku korupsi dan kejahatan lain. Nama aturan itu juga diubah. Setelah ini, mereka akan membahasnya lagi siang hari. Aturan ini masih perlu dibahas sebelum disahkan. DPR ingin selesai paling lambat 31 Desember 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penerimaan hasil tim perumus dan sinkronisasi menunjukkan adanya upaya memperkuat ketelitian rancangan RUU Perampasan Aset, mulai dari redaksi hingga keselarasan antarpasal. Keterlibatan tenaga ahli, badan keahlian DPR, pemerintah, dan sekretariat juga mencerminkan proses yang terkoordinasi sebelum pembahasan tingkat pertama dilanjutkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Panitia kerja (Panja) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat pada Rabu (18/11/2026). Salah satu poin yang diterima menyangkut perubahan nama RUU dari semula RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra mengatakan, mereka telah menyelesaikan tugas dalam hal perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat atau frasa, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran dan sistematika sesuai ketentuan.

"Selanjutnya timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan. Selain itu sudah dilakukan sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya," ungkap Soedeson di dalam rapat kerja hari ini.

Maka, laporan sinkronisasi itu diserahkan kepada panitia kerja untuk ditindak lanjuti. Timus dan timsin terdiri dari tenaga ahli, badan keahlian DPR, pemerintah dan sekretariat.

Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan usai menerima laporan dari tim perumus dan tim sinkronisasi, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat pertama mengenai RUU Perampasan Aset tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. "Pembahasan akan dilakukan pada pukul 13.00 siang ini," kata Habiburokhman.

Pembahasan di tingkat pertama merupakan satu tahapan sebelum nantinya disahkan di sidang paripurna. DPR terlihat mengebut proses pembahasan RUU Perampasan Aset agar bisa mengejar tenggat waktu dan janji bisa disahkan paling lambat 31 Desember 2026.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More