Terima Pendaftaran Gibran, KPU Dilaporkan ke PN Jakpus
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas dugaan tindakan melawan hukum. Pihak pelapor adalah seorang warga negara bernama Brian Demas Wicaksono.
Pelapor menilai KPU melawan hukum karena menerima pendaftaran pasangan calon (paslon) capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Hari ini kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dikarenakan telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," kata Kuasa Hukum Pelapor, Anang Surindro di PN Jakpus, Jakarta Senin (30/10/2023).
1. KPU dianggap langgar aturan PKPU
Anang menjelaskan, yang menjadi masalah, yakni KPU belum merevisi Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pilpres yang mengatur bahwa usia minimum capres-cawapres 40 tahun.
Menurutnya, selama Putusan MK belum diakomodir dalam PKPU, saat ini yang sah secara hukum, syarat capres dan cawapres minimal 40 tahun, tanpa ada embel-embel pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Oleh sebabnya, sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres dinilai melawan hukum.
"Nah kami melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh KPU pada saat dia menerima pendaftaran tersebut, itu melanggar Peraturan KPU, Pasal 13 Ayat 1 Huruf i yang disitu masih mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden usianya yaitu 40 tahun, belum ada perubahan," ucap Anang.
"KPU belum melakukan perubahan terkait dengan PKPU sehingga dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden," lanjut dia.