Terkerek Bansos, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 83 Persen

20 Jan 2024, 17:50 WIB

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo blusukan ke Pasar Purworejo, Jawa Tengah, pada (2/1/2024) (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 83 persen publik memberikan penilaian positif atau menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, ini merupakan kali kedua LSI menemukan tingkat kepuasan presiden di atas 80 persen, yang pertama kali terjadi pada Juli 2023. Sementara itu, sekitar 16 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden, dan 1,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Jumlah sampel yang berhasil diwawancarai adalah 1.206 orang dengan simple random sampling dan tingkat margin of error diperkirakan sekitar 2,9 persen.

Sampel dibobot secara representatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gender, desa/kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan wilayah. Pembobotan dimaksudkan agar sampel mencerminkan populasi secara keseluruhan.

Meskipun sampel dianggap cukup representatif setelah pembobotan, hasil survei dapat menggambarkan populasi secara umum. Namun, perlu dicatat bahwa 17 persen dari populasi tidak tercakup dalam survei ini karena dilakukan melalui telepon.

1. Bansos kerek kepuasan publik terhadap Jokowi

Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Balikpapan, Kalimantan Timur. (dok. Bulog)

Alasan kepuasan mayoritas responden disebabkan oleh program bantuan kepada rakyat kecil, alias bantuan sosial (bansos). LSI mencatat bahwa selama periode Desember sampai Januari, terlihat peningkatan jumlah bantuan kepada rakyat kecil, dan masyarakat mengatribusikan hal itu kepada kinerja presiden.

“Alasan puasnya kalau ditanya, itu adalah soal bantuan kepada rakyat kecil. Mungkin kalau bahasa yang lebih sering dibicarakan di media, soal bansos kali. Jadi bantuan kepada rakyat kecil itu mungkin tampaknya makin banyak selama masa Desember sampai Januari, dan itu diatribusikan oleh masyarakat kepada kinerja presiden,” ujar Djayadi.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja presiden memiliki beberapa alasan. Selain dari penilaian buruk terhadap kinerja presiden, alasan utama ketidakpuasan melibatkan isu bantuan yang dinilai tidak merata. Selanjutnya, persoalan harga barang kebutuhan pokok juga menjadi faktor yang dianggap oleh responden sebagai alasan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

2. Sebanyak 35 persen responden menyatakan evaluasi positif terhadap kondisi ekonomi

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan Mayapada Hospital Nusantara (MHNS) pada Rabu (31/10/2023) (Dok/ Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI)

Djayadi menjelaskan hasil survei terkait kondisi ekonomi nasional, di mana 35 persen responden menyatakan evaluasi positif terhadap kondisi ekonomi, sementara 29 persen memberikan evaluasi negatif.

Meskipun masih terdapat andil yang menilai negatif, LSI mencatat adanya tren perbaikan dibandingkan dengan hasil survei pada Desember 2023.

Dia menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap pemerintah atau presiden biasanya berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi. LSI mencatat bahwa teori ini masih relevan, seperti yang terlihat dari data survei yang menunjukkan penurunan dalam persentase responden yang menilai kondisi ekonomi buruk sejak Oktober hingga Januari.

Lebih lanjut, penilaian ekonomi yang cenderung membaik ini sejalan dengan tingkat inflasi yang stabil dan rendah dari September hingga Januari, dengan angka sekitar 2,6 persen.

“Makin buruk masyarakat menilai ekonomi, makin sedikit tingkat kepuasannya, atau sebaliknya, makin positif penilaian terhadap ekonomi, makin tinggi tingkat kepuasannya kepada presiden,” tuturnya.

3. Sebanyak 36,6 persen responden menyatakan evaluasi positif terhadap penegakan hukum

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia( 2023 pada 12 Desember 2023. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

Djayadi menjelaskan hasil survei terkait penilaian masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum, di mana 36,6 persen responden menyatakan penilaian positif, sementara 32,6 persen memberikan penilaian negatif.

Meskipun data menunjukkan bahwa penilaian positif dan negatif hampir berimbang, LSI mencatat adanya tren kenaikan sedikit dalam penilaian positif sejak Desember 2023.

“Kalau pada Desember lalu, antara positif dan negatif itu sama, kalau sekarang agak naik sedikit. Jadi sekarang evaluasi penegakkan hukum sedikit lebih positif dibandingkan Desember 2023 yang lalu selama sebulan terakhir,” sambungnya.

Dari sisi penegakan hukum juga sama dengan ekonomi, makin positif penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum, makin tinggi tingkat kepuasannya terhadap presiden. LSI menyatakan bahwa pola ini telah sering terlihat dalam survei sebelumnya, memberikan penjelasan mengapa tingkat kepuasan terhadap presiden saat ini cukup tinggi.