Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kontrak penyelenggaraan balap Formula E. Sebab, ia menilai pembayaran ajang balap mobil listrik yang dilakukan Februari 2020 itu terlalu dipaksakan.
"Karena ini pakai uang rakyat sebaiknya kontraknya harus dibuka," kata Mujiyono dalam Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Dani Anwar punya pendapat serupa. Menurutnya, pembayaran tersebut tak lazim dilakukan terlebih penyelenggaraan Formula E pada Februari 2020 masih terkendala perizinan lokasi balapan di Monas.
"Kok anggaran segitu besar dikeluarkan untuk Formula E yang nyatanya tidak dilakukan juga tahun ini dan tahun depan juga belum tentu," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kembali menyinggung pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengaku telah mengetahui adanya virus corona atau COVID-19 sejak Januari 2020. Ia heran mengapa Anies tetap membayar Formula E padahal sudah tahu ada virus corona sejak awal tahun.
"Kalau sudah tahu (ada wabah COVID-19), kenapa alokasi anggaran kita tidak kita fokuskan ke penanganan COVID? Malah alokasi anggaran besar untuk Formula E," kata Gembong.
Penyelenggaraan Formula E di Jakarta seharusnya dilaksanakan pada Sabtu (6/6). Namun, akibat pandemik COVID-19 atau virus corona hal tersebut urung dilaksanakan. Keputusan penundaan itu diberikan melalui surat Nomor 117/-1.857.73.
"Mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula diselenggarakan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya," tulis Anies dalam surat yang beredar tersebut.