Jakarta, IDN Times -- Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari enam daerah di Jawa Timur yang mengikuti verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional tahun 2023 untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa.
Didampingi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pertemuan bersama tim verifikator nasional, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan kondisi yang saat ini terus digenjot Pemkab Kediri.
Dia mencontohkan, terkait capaian open defecation free (ODF) atau setop buang air besar sembarangan, hingga September 2023 capaian Kabupaten Kediri 94,2 persen. Pihaknya menargetkan 2024, capaian ODF 100 persen.
"Artinya, kurang 5,8 persen lagi Kabupaten Kediri telah ODF dan saya minta jajaran di pemkab, kekurangan ini bisa cepat diselesaikan," katanya dalam pertemuan di Ruang Pamenang, Pemkab Kediri, Rabu (20/9/2023).
Mas Dhito mengungkapkan, ketika target persentase angka tersebut terpenuhi, pihaknya berharap capaian ODF sesuai dengan realitas di lapangan. Kemudian, capaian universal health coverage (UHC) atau kepastian penberian jaminan kesehatan bagi masyarakat saat ini pada angka 87 persen dan ditargetkan tahun 2024 telah mencapai 95 persen.
"Kami berharap bisa menjadi kabupaten sehat yang benar-benar sehat, tidak hanya persoalan kinerjanya," ujarnya.
Selain dua hal yang dicontohkan Mas Dhito tersebut, dalam pertemuan itu dibeberkan pula upaya yang dilakukan Pemkab Kediri untuk memenuhi sembilan tatanan yang menjadi indikator KKS.
Sembilan tatanan itu, yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan.
Kemudian, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, dan tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Mendukung verifikasi, Kabupaten Kediri menyediakan 14 lokasi titik pantau yang mewakili 9 tatanan tersebut.
Perwakilan Tim Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Evan Fardianto menyampaikan, setelah melakukan pendalaman dokumen, kedatangan ke Kabupaten Kediri untuk verifikasi lapangan terkait dokumen yang diberikan. "Tujuan kami untuk melihat langsung lokus-lokus yang telah ditentukan," katanya.
Tim verifikator nasional untuk menilai KKS itu terdiri atas 42 kementerian dan lembaga yang dibagi dalam beberapa kelompok. Pihaknya meyakini, pemenuhan sembilan tatanan yang ditentukan itu hasil koordinasi semua OPD di Kabupaten Kediri.
Penghargaan KKS tingkat nasional terus dilakukan dua tahun sekali pada tahun ganjil. Evan berharap, ke depan pada 2025 Kabupaten Kediri dapat mengajukan perhargaan yang lebih tinggi, yakni Swasti Saba Wiwerda.
"Kami mengapresiasi atas perjuangan keras Mas Bupati, tim, forum dan masyarakat (Kabupaten Kediri) untuk memenuhi semua tatanan-tatanan," katanya. (WEB)