Jakarta, IDN Times - Banyaknya kepala daerah yang dimasukkan ke dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan calon Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meski begitu, tim pemenangan Jokowi menjamin bahwa para kepala daerah yang masuk dalam TKD tak akan melanggar aturan negara.
Sementara itu, tim pemenangan nasional Jokowi-Ma'ruf sudah menyiapkan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan mengatakan bahwa nantinya para kepala daerah memang menempati posisi koordinator wilayah dan dewan pengarah di TKD.
"Ada di korwil dan ada di dewan pengarah, jadi dewan pengarah itu bisa kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya," kata Verry di Posko Cemara, Kamis (19/9).
Di TKD Jokowi-Ma'ruf Jawa Timur sendiri, beberapa bupati dan wali kota dimasukkan ke dalam tim pemenangan sebagai koordinator wilayah. Menurut Verry, beberapa bupati yang telah dimasukkan ke dalam tim pemenangan memang sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf.
"Tentu saja (mendukung), semua ini proses. Artinya begini, kalau untuk bupati atau gubernur itu sudah dikomunikasikan oleh teman-teman di TKD sebelum namanya dimasukan," jelas Verry.
Saat ditanya apakah kepala daerah yang dimasukkan ke dalam tim pemenangan tidak akan mengganggu kinerja mereka sebagai kepala daerah, Verry meyakini bahwa mereka akan tetap ikuti aturan yang berlaku. Tidak akan mengganggu tugasnya.
"Misalnya contoh, penggunaan fasilitas negara tentu saja tidak boleh, dan kami sekali lagi tekat kami adalah kami ingin menang secara terhormat dengan cara-cara bermartabat," ungkapnya.
Verry pun menjamin para kepala daerah tersebut tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sebab, tim pemenangan juga sudah mempersiapkan surat perjanjian apabila mereka melanggar, maka akan diberikan sanksi.
"Kalau itu sudah ada sanksinya, kita sudah punya juknis sampai level daerah. Dari teguran lisan sampai sanksi sudah," ucap dia.