Tim Transisi Pramono-Rano Klarifikasi Isu Kebijakan 4 Hari Kerja
- Tim Transisi Pramono-Rano membantah usulan kebijakan empat hari kerja di Jakarta sebagai bagian dari agenda mereka
- Usulan tersebut berasal dari pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, dan ditujukan untuk pertimbangan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta
- Fokus tim transisi adalah mempersiapkan program prioritas seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan layanan publik yang dapat dieksekusi sejak hari pertama menjabat
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, memberikan klarifikasi terkait beredarnya isu kebijakan empat hari kerja di Jakarta yang dikaitkan dengan tim transisi.
Ima menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.
“Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan 4 hari kerja. Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima Mahdiah, Rabu (22/1/2025).
1. Usulan hanya bahan pertimbangan ke DPRD DKI
Menurut Ima, usulan itu sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
"Tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta," tegasnya.
2. Program prioritas mencakup isu-isu mendesak
Dia menegaskan saat ini fokus tim transisi mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat.
"Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” jelas Ima
3. Gagasan sebagai bahan diskusi bukan milik transisi
Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Pak Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.
Ia mengatakan bahwa gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI.
“Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” kata Ima.
